Peran masyarakat terhadap penyusunan APBD Kabupaten Cianjur hubungannya dengan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Anisah, Desiani Chairun (2012) Peran masyarakat terhadap penyusunan APBD Kabupaten Cianjur hubungannya dengan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (104kB) | Preview
	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Restricted to Registered users only Download (105kB)
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (113kB) | Preview
	Text (BAB I - BAB II) 4_bab1sd2.pdf Restricted to Registered users only Download (358kB)
	Text (BAB III) 5_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (367kB)
	Text (BAB IV) 6_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (121kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 7_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (118kB)

Abstract

Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, terdiri dari Pemerintah Pusat dan Daerah. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 UUD 1945. Salah satu bentuk dari daerah otonomi adalah Kabupaten. Dimana kabupaten memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengatur urusan keuangannya sendiri, termasuk dalam hal ini adalah Kabupaten Cianjur. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan acuan dasar dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bertujuan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemberdayaan masyarakat. Sehingga APBD harus disusun dengan baik dan benar, sesuai dengan kebutuhan dan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penyusunan APBD di Kabupaten Cianjur Hubungannya dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, untuk mengetahui peran masyarakat dalam hal penyusunan APBD Kabupaten Cianjur, serta untuk mengetahui kendala dan upaya yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam penyusunan APBD Kabupaten Cianjur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis yaitu penelitian yang memberikan gambaran mengenai fakta-fakta yang ada disertai analisis yang kuat, dengan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang mengkaji berbagai norma hukum dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan bahan sekunder. Berdasarkan hasil analisis, penyusunan APBD di Kabupaten Cianjur dilakukan dengan dibuat RPJM dari Bappeda kemudian diserahkan kepada Kepala Daerah untuk dibahas menjadi KUA dan PPAS yang juga dibahas oleh Tim Anggaran yang terdiri dari Sekretaris Daerah sebagai Ketua, Bupati sebagai Pengarah dan Wakil Bupari sebagai Penaggungjawab dan DPRD menjadi nota kesepakatan KUA dan PPA. Berdasarkan Nota Kesepakatan tersebut, Kepala Daerah menyampaikan SE yang berisi Pedoman Penyusunan RKA-SKPD yang kemudian ditindaklanjuti oleh SKPD-SKPD dengan melakukan penyusunan RKA-SKPD. PPKD melakukan kompilasi RKA-SKPD menjadi Raperda APBD untuk dibahas dan memperoleh persetujuan bersama dengan DPRD sebelum diajukan dalam proses evaluasi. Kemudian baru ditetapkan menjadi Perda APBD oleh Gbernur/Mendagri jika tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan. Peran serta masyarakat dalam penyusunan APBD adalah tidak ada. Karena, tidak diikutsertakannya masyarakat dalam Musrengbang Jangka Menengah untuk menyusun RPJM Daerah, yang hanya diikuti oleh unsur-unsur pemerintahan saja yaitu Bappeda dan Kepala Dinas dan kurang transparan dalam proses penyusunan RAPBD dalam arti penyusunan RAPBD tersebut kurang melibatkan partisipasi aktif dari publik di daerah. Hal ini berdampak pada transparansi anggaran. Kendala dan upaya yang dihadapi dalam penyusunan APBD di Kabupaten Cianjur adalah SDM yang terbatas dan upayanya adalah mencari pengetahuan tentang penyusunan Rencana Kerja dengan cara bertanya, diskusi dan konsultasi dengan Pemerintah SetempatDiharapkan penyusunan APBD untuk tahun yang akan datang dapat disempurnakan dengan baik yang didukung seluruh komponen dan sumber daya yang dimiliki Kabupaten Cianjur

Actions (login required)

View Item