Dissenting Opinion terhadap pemberian waris anak tiri dan anak angkat pada putusan Mahkamah Agung Nomor 489/K/AG/2011

Nurdin, Rahmat (2019) Dissenting Opinion terhadap pemberian waris anak tiri dan anak angkat pada putusan Mahkamah Agung Nomor 489/K/AG/2011. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (72kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (44kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftar isi.pdf Download (61kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (351kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (407kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (413kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (50kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (168kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya perbedaan pendapat dikalangan Majelis Hakim mengenai pembagian harta waris yang memiliki sisa harta setelah dibagikan kepada ahli waris yang sah. Dalam pembagian tersebut mayoritas hakim berpendapat bahwa sisa harta tersebut dibagikan kepada anak angkat dan anak tiri sebagai orang terdekat dengan pewaris, sedangkan menurut hakim lain berpendapat bahwa sisa harta selayaknya diberikan kepada Badan Amil Zakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim serta latar belakang terjadinya dissenting opinion hakim pada putusan Mahkamah Agung dalam perkara sengketa waris. Penelitian ini berdasarkan kepada kerangka pemikiran bahwa hakim dalam memeriksa suatu perkara harus memberikan pertimbangan hukum yang sebenar-benarnya agar dapat mengahasilkan putusan yang memiliki nilai keadilan bagi para pihak, karena pada dasarnya para pihak yang mengajukan perkara adalah mereka yang menuntut suatu keadilan terhadap perkaranya. Keadilan merupakan salah satu tujuan dari setiap sistem hukum yang paling penting. Selain keadilan, terdapat tujuan hukum lainnya seperti kemanfaatan dan kepastian hukum. Idealnya, tiga dasar tujuan hukum itu seyogyanya dapat diterapkan dalam setiap putusan hakim. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis isi, yang bersumber dari dokumen atau bahan bacaan, dalam hal ini penulis menggunakan putusan PA Malang, PTA Surabaya, serta Mahkamah Agung tentang perkara sengketa waris. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dengan cara pengumpulan data dengan mencari naskah putusan yang berupa salinan putusan PA Malang, PTA Surabaya dan Mahkamah Agung serta studi pustaka dengan cara pengumpulan data yang bersumber dari buku, jurnal, karya ilmiah, skripsi, artikel, dan bahan pustaka lainnya. Hasil penelitian menunjukan bahwa perbedaan pendapat dalam putusan Mahkamah Agung ini dilatarbelakangi atas adanya kewajiban seorang hakim untuk tidak boleh menolak perkara dengan dalih tidak adanya kejelasan hukum, seperti yang tertera dalam Pasal 10 UU Nomor 48 Tahun 2009, serta adanya kebebasan berpendapat bagi seorang Hakim untuk mencari kebenaran serta keadilan yang sesuai, sebagamana yang tercantum dalam Pasal 14. Perbedaan pendapat ini juga dilatarbelakangi dari penerapan hukum materiil, dalam hal ini fiqih yang mengatur tentang pembagian harta waris yang memiliki sisa setelah dibagikan kepada ahli waris. Mayoritas hakim dengan pertimbangannya berpendapat bahwa sisa harta diberikan kepada anak tiri dan anak angkat berdasarkan ijtihadnya bahwa anak angkat saja dapat maka tidak masuk akal apabila anak tiri tidak dapat. Berbeda dengan salah satu Hakim Anggota yang berpendapat bahwa anak tiri bukanlah golongan ahli waris, sehingga sisa harta seharusnya diberikan kepada Badan Amil Zakat.

Actions (login required)

View Item