Pelaksanaan penyelesaian perselisihan perjanjian kerja oleh Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Purwakarta di hubungkan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Miharja, Muhamad Nurdin (2019) Pelaksanaan penyelesaian perselisihan perjanjian kerja oleh Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Purwakarta di hubungkan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (75kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (241kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (123kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (342kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (314kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (712kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (123kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (132kB) | Request a copy

Abstract

FSPMI sebagai bagian dari Serikat Pekerja yang berafiliasi terhadap Konfederasi serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Keberadaan Serikat Pekerja bertujuan untuk menyesuaikan nilai-nilai kebangsaan yang sangat menjung-jung tinggi Hak Asasi Manusia sebagai negara yang berdasarkan ideologi Pancasila sebagai dasar dalam bernegara. Hak Asasi yang di maksud merupakan suatu pencapaian untuk memberikan perlindungan kesejahteraan para pekerja guna untuk meningkatkan tarap hidup yang lebih baik. Tetapi di pihak lain selalu ada penghambat untuk mengimplementasikan dalam melindungi hak-hak yang harus di peroleh pekerja yang tergabung ke dalam Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Tujuan melakukan penelitian ini menganalisis bagaimana FSPMI sebagai Serikat Pekerja serta sebagai wakil terhadap anggotanya dalam melakukan suatu upaya dalam menyelesaikan perselisihan perjanjian kerja, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja. Teori yang di gunakan dalam penelitian ini, mengambil teori keadilan menurut pandangan Aristoteles yaitu keadilan distributif, keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Ataupun yang memberikan keadilan kepada setiap orang berdasarkan atas jasa-jasanya. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif karena untuk menemukan hukum yang sesuai untuk diterapkan guna menyelesaikan suatu perkara tertentu yaitu peristiwa hukum yang terjadi didasarkan pada peraturan Undang-Undang yang berlaku terutama pada tinjauan hukum terhadap penyelesaian perselisihan perjanjian kerja oleh FSPMI terhadap perusahaan yang berada di wilayah Kabupaten Purwakarta yang di dalamnya terdiri dari beberapa anggota FSPMI. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara, dan penelitian kepustakaan. Hasil dari penelitian ini, FSPMI mengupayakan perselisihan sesuai Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja, namun upaya tersebut terkendala disebabkan perubahan kewenangan dari dinas-dinas terkait, serta ketidak hadiran dari salah satu pihak. Tahapan upaya yang di laksanakan adalah, audiensi, bipartit, pengawasan dari dinas terkait, mediasi hingga kembali di lakukan bipartit, yang menghasilkan perjanjian bersama meskipun isi perjanjian tersebut tidak sesuai dengan Pasal 59 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan yang pada dasarnya pasal ini menjadi tuntutan perubahan PKWT menjadi PKWTT.

Actions (login required)

View Item