Sanksi tindak pidana pelecehan seksual perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 289 dan Qonun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat pasal 46

Pratiwi, Indriana Rahmawati (2019) Sanksi tindak pidana pelecehan seksual perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 289 dan Qonun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat pasal 46. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (21kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (214kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (30kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (486kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (418kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (196kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (127kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (384kB) | Request a copy

Abstract

Kejahatan pelecehan seksual kerap terjadi di lingkungan masyarakakat, hingga saat ini wanita kerap menjadi korban dari perbuatan tersebut. Karena pelecehan sekssual sering dianggap sebagai kejahatan yang ringan, dengan itu juga tidak banyak kasus pelecehan seksual yang naik ke meja persidangan karena korban kerap mendapat ancaman dari pelaku dan seringkali perbuatan tersebut hanya diketahui oleh pelelau dan korban sehingga susahnya mendapatkan bukti. Di Indonesia sendri sanksi bagi pelaku pelecehan seksual sudah teratur dalam KUHP dan juga terdapat dalam Qonun Jinayat Aceh. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah, 1) mengetahui tindak pidana pelecehan seksual perspektif Udang-Undang Hukum Pidana, 2) mengetahui tindak pidana pelecehan seksual perspektif Qonun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, 3) mengetahui landasan filosofis, yuridis dan sosiologis dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Penelitian termasuk jenis penelitian kepustakaan (library research) yang sumber datanya di dapat dari pustaka atau buku-buku yang sesuai dengan fokus penelitian. Yang bersifat deskriptif analitis dan komperatif, yaitu menggambarkan popok-pokok permasalahan kemudian di bandingkan melalui proses analisis, menggunakan penelitian hukum komperatif, yang menggunakkan metode kualitatif. Dengan adanya kewenangan otonomi daerah yang diberikan kepada daerah – daerah di Indonesia, maka daerah tersebut dapat membuat undang-undang tersendiri yang hanya berlaku di daerahnya. Dalam pembuatan perundang-undangan ada unsur yang harus diperhatikan diantaranya landasan filosofis, landasan yuridis dan landasan sosiologi. Berdasarkan penelitian, 1) Pelecehan seksual dalam KUHP dikenal sebagai Tindakan cabul yang mana hukumannya Islam penjara paling lama 9 tahun. 2) Kemudian, dalam Qonun Aceh sanksi bagi pelecehan seksual ialah ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni arau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan. 3) persamaan kedua Undang-Undang tersebut ialah, keduanya sama-sama mengacu kepada undang-undang yang telah ada sebelumnya, sedangkan perbedaannya terletak pada pemberlakuan undang-undang tersebut yang mana Qonun Aceh hanya berlaku pada msyarakat yang berada di Daerah Aceh saja.

Actions (login required)

View Item