Analisis yuridis putusan hakim di luar dakwaan jaksa penuntut umum dalam perkara tindak pidana kejahatan terhadap kesusilaan: Studi kasus Putusan Nomor: 119/PID./2018/PT.BDG.

Palah, Nurul (2019) Analisis yuridis putusan hakim di luar dakwaan jaksa penuntut umum dalam perkara tindak pidana kejahatan terhadap kesusilaan: Studi kasus Putusan Nomor: 119/PID./2018/PT.BDG. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (309kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (291kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (292kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (564kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (511kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (408kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (206kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (432kB) | Request a copy

Abstract

Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat dengan Putusan Nomor 119/PID./2018/PT.BDG yang memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1171/PID.B/2017/PN.Blb. Majelis Hakim memutus terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum yaitu dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 285 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP maupun dakwaan alternative kedua yaitu Pasal 289 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Majelis Hakim memutus Pasal di luar dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 284 ayat (1) huruf a KUHP. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum putusan Hakim diluar dakwaan Jaksa Penuntut Umum, kesesuaian putusan dengan peraturan perundang-undangan serta akibat hukum dari diputusnya pasal berbeda dengan surat dakwaan. Penelitian menggunakan metode deskriptif analitis untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual mengenai sifat, faktor atau karakteristik yang menekankan pada penggambaran dan analisis terhadap sumber-sumber yang ada. Data berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier baik berupa peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum dan pengertian-pengertian hukum serta implementasinya dalam praktek di lapangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Ketentuan dalam pasal 182 ayat (4) KUHAP dan Pasal 191 ayat (1) KUHAP menegaskan Hakim dalam musyawarah menjatuhkan suatu putusan, harus berdasarkan surat dakwaan dan jika terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya maka terdakwa diputus bebas. Majelis Hakim mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor: 818 K/Pid/1984 tertanggal 27 Mei 1985 yang memutus Pasal diluar dakwaan Jaksa Penuntut Umum dimana Yurisprudensi merupakan salah satu sumber hukum formil yang diakui dalam hukum di Indonesia dan dapat dijadikan rujukan Hakim dalam memutus suatu perkara. Putusan Hakim diluar dakwaan Jaksa Penuntut Umum menimbulkan akibat yang sebelumnya tidak terdapat dalam surat dakwaan. Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya berdasarkan apa yang ada di dalam Peraturan Perundang-Undangan saja, namun harus dapat memberikan manfaat dan nilai-nilai keadilan kepada pihak yang berkepentingan.

Actions (login required)

View Item