Rahayu, Rima Sri (2019) Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap netralitas aparatur sipil negara berdasarkan UU. No 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara dalam pelaksanaan Pilkada. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
|
Text (1_COVER)
1_cover.pdf Download (288kB) | Preview |
|
|
Text (2_ABSTRAK)
2_abstrak.pdf Download (189kB) | Preview |
|
|
Text (3_DAFTARISI)
3_daftarisi.pdf Download (190kB) | Preview |
|
|
Text (4_BAB1)
4_bab1.pdf Download (623kB) | Preview |
|
Text (5_BAB2)
5_bab2.pdf Restricted to Registered users only until 3 October 2019. Download (760kB) | Request a copy |
||
Text (6_BAB3)
6_bab3.pdf Restricted to Registered users only until 3 October 2019. Download (753kB) | Request a copy |
||
Text (7_BAB4)
7_bab4.pdf Restricted to Registered users only until 3 October 2019. Download (373kB) | Request a copy |
||
Text (8_BABDAFTARPUSTAKA)
8_babdaftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only until 3 October 2019. Download (374kB) | Request a copy |
Abstract
Berdasarkan UU. No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa dalam Pasal 2 huruf F asas netralitas adalah setiap pegawai ASN tidak memihak kepada siapapun. Karena kedudukan aparatur negara merupakan sebuah unsur abdi masyarakat dan memiliki mental loyalitas tinggi terhadap negara. Sehingga ASN dituntut harus berbuat netral dan tidak terpengaruh dari semua golongan dan dari partai politik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan netralitas Aparatur Sipil Negara dalam kegiatan politik menurut UU.No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan bagaimana praktik netralitas Aparatur Sipil Negara dalam pelaksanaan pilkada serta serta bagaimana Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pelaksanaan Pilkada. Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam penelitian ini didasarkan pada teori birokrasi dan teori ketaatan terrhadap hukum dimana hukum tersebut memiliki dua unsur variabel, yaitu kepatuhan terhadap hukum merupakan sebuah peraturan dan fungsi manusia yang menjadi pelaksana dari pengaturan. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif, dengan menggunakan deskriptif analisis. Sumber data primer adalah dokumen yang berkaitan dengan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Sumber data sekunder adalah buku-buku dan tulisan ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian serta dalam teknik pengumpulan data menggunakan data kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa netralitas Aparatur Sipil Negara yang tercantum berdasarkan Pasal 2 huruf f UU. No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara merupakan sebuah pengaturan perundang-undangan yang mengatur tentang posisi ASN dalam kegiatan politik, aturan ASN pada Pilkada pun diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin pegawai negeri sipil namun dalam pelaksanaannya pelanggaran mengenai netralitas ASN ini masih banyak ditemkuan . Hal ini mengindikasikan bahwa pengaturan tersebut tidak memberikan efek jera terhadap oknum ASN yang melanggar. Pada praktiknya di lapangan masih banyak ASN yang melanggar peraturan netralitas ASN tersebut, salah satunya yaitu keterlibatan ASN yang memihak kepada salah satu pasangan calon. Berdasarkan tinjauan siyasah dusturiyah, di dalam pelaksanaan Pilkada, dengan menggunakan teori ketaatan kepada hukum pada kenyataanya ASN belum dapat mematuhi peraturan yang ada yaitu UU. No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Netralitas;Aparatur;Sipil;Negara |
Subjects: | Constitutional and Administrative Law |
Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Program Studi Hukum Ketatanegaraan dan Politik Islam (Siyasah) |
Depositing User: | Rima Sri Rahayu |
Date Deposited: | 03 Oct 2019 07:23 |
Last Modified: | 03 Oct 2019 07:23 |
URI: | https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/24797 |
Actions (login required)
View Item |