Implementasi peraturan daerah nomor 8 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah Kota Bogor tahun 2011-2031 terhadap perizinan pembangunan ditinjau dari siyasah dusturiyah

Zabadi, Feiruz (2019) Implementasi peraturan daerah nomor 8 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah Kota Bogor tahun 2011-2031 terhadap perizinan pembangunan ditinjau dari siyasah dusturiyah. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (181kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (266kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (263kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (912kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (605kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (827kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (266kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (466kB) | Request a copy

Abstract

Perencanaan Tata Ruang pada dasarnya merupakan bentuk intervensi yang dilakukan agar terwujud alokasi ruang yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan keseimbangan antar wilayah, namun nyatanya permasalahan yang krusial dalam pengendalian pemanfaatan Tata Ruang terjadi di kota Bogor terutama dalam persoalan perizinan. Penulisan ini dimaksudkan untuk: 1) mengetahui Implementasi Perda Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011 – 2031 terhadap Perizinan Pembangunan. 2) faktor apa saja yang menjadi pendukung maupun penghambat dalam pelaksanaan Perda, 3) bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap perizinan tersebut. Penelitian ini bertitik tolak dari pandangan bahwa dalam siyasah dusturiyah teori ketatanegaraan yang dikembangkan oleh Abu Yusuf menyatakan bahwa negara berkewajiban memelihara kepentingan rakyat dan menciptakan kemakmuran bagi mereka. Karena berdasarkan teori pelaksanaan hukum, hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika dikatakan bahwa hukum itu tidak bisa lagi disebut sebagai hukum apabila tidak lagi dilaksanakan. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian kualitatif, dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis, yakni menggambarkan data yang ada di lapangan secara apa adanya dan melakukan penafsiran sesuai tujuan penelitian. Sumber data primer adalah DPRD Kota Bogor, Bappenda, DPMPTSP, DISKRIMRUM, dan Satpol PP Kota Bogor. Sumber data sekunder adalah dokumen yang berkaitan dengan undang – undang, perda, perwalkot, buku - buku dan tulisan - tulisan ilmiah terkait objek penelitian. Jenis data penelitian bersifat kualitatif, teknik pengumpulan data melalui data kepustakaan dan data lapangan. Hasil Penelitian dan Pembahasan dapat disimpulkan bahwa: 1) Implementasi Perda RTRW Nomor 8 tahun 2011 dalam perizinan pembangunan secara umum telah berjalan cukup baik, walaupun belum efektif. 2) dalam upaya pelaksanaan perda terkait izin pembangunan terdapat faktor pendukung yaitu adanya kebijakan otonomi daerah (desentralisasi), adapun faktor penghambatnya yaitu kualitas dan kuantitas sumber daya manusia. 3) Tinjauan Siyasah Dusturiyah kaitannya dengan perizinan pembangunan, Prinsip yang sesuai dengan pelaksanaan Perda yaitu prinsip kedaulatan dan keadilan.

Actions (login required)

View Item