Pelaksanaan Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2008 tentang anti perbuatan maksiat di Kabupaten Garut

Fauzi, Irvan (2006) Pelaksanaan Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2008 tentang anti perbuatan maksiat di Kabupaten Garut. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) COVER.pdf Download (146kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (178kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) DAFTAR ISI.pdf Download (234kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I.pdf Download (222kB) | Preview
	Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (331kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (194kB)
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (78kB)

Abstract

Perbuatan Maksiat di kabupaten Garut merupakan fenomena sosial yang perlu mendapatkan perhatian dari berbagai kalangan khususnya dari Pemerintah Daerah kabupaten Garut. Perbuatan Maksiat sangat bertentangan dengan norma norma agama dan adat istiadat setempat yang sangat kental dengan budaya melayunya. Keberadaan Perbuatan Maksiat telah menimbulkan kecaman dan reaksi yang keras dari masyarakat. Dalam rangka merespon kecaman dan reaksi masyarakat tadi, Pemerintah Daerah kabupaten Garut, DPRD, beserta elemen masyarakat memprakarsai lahirnya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Anti Perbuatan Maksiat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dalam melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Anti Perbuatan Maksiat (2) kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah kabupaten Garut dalam melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2008 Tentang Anti Perbuatan Maksiat. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif analitis dengan metode pendekatan yuridis normatif. Data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan didukung oleh penelitian lapangan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Garut dengan mengambil tempat di Pemerintah Daerah kabupaten Garut bagian Hukum dan Satuan Polisi Pamong Praja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Anti Perbuatan Maksiat belum memberikan dampak yang signifikan. Akan tetapi eksistensi Perda Nomor 2 Tahun 2008 telah menjadi landasan hukum legal bagi penegak hukum untuk bertindak. Kendala yang dihadapai dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Anti Perbuatan Maksiat, yaitu Pemerintah Daerah Garut belum membentuk Tim Terpadu Pencegahan Perbuatan Maksiat sebagai pelaksana teknis dari Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Anti Perbuatan Maksiat, kurangnya Aparat Penegak Hukum, kurangnya Pembangunan Sarana Pembinaan, Kurangnya Kordinasi Kerja antara Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Intansi terkait, kurangnya sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Anti Perbuatan Maksiat kepada Masyarakat, sehingga masyarakat tidak mengetahui keberadaan Perda Nomor 2 Thun 2008. Upaya yang dilakukan dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Anti Perbuatan Maksiat, yaitu Pemerintah Daerah kabupaten Garut segera membentuk Tim Terpadu Pencegahan Perbuatan Maksiat sebagai pelaksana teknis dari Perda Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Anti Perbuatan Maksiat, Meningkatkan Aparat Penegak Hukum, Meningkatkan Pembangunan Sarana Pembinaan, Meningkatkan Kordinasi Kerja antara SKPD dengan Intansi terkait, Meningkatkan Sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Anti Perbuatan Maksiat kepada Masyarakat melalui media, forum diskusi, Lokakarya dan sebagainya.

Actions (login required)

View Item