Meidian, Haldi (2019) Tindak pidana pemerkosaan terhadap Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
|
Text (COVER)
1_cover.pdf Download (73kB) | Preview |
|
|
Text (ABSTRAK)
2_abstrak.pdf Download (126kB) | Preview |
|
|
Text (DAFTAR ISI)
3_daftarisi.pdf Download (27kB) | Preview |
|
|
Text (BAB I)
4_bab1.pdf Download (435kB) | Preview |
|
Text (BAB II)
5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (554kB) | Request a copy |
||
Text (BAB III)
6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (501kB) | Request a copy |
||
Text (BAB IV)
7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (218kB) | Request a copy |
||
Text (DAFTAR PUSTAKA)
8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (235kB) | Request a copy |
Abstract
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat memiliki perbedaan sanksi terhadap pelaku pemerkosaan terhadap anak. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Tindak Pidana Pemerkosaan Anak itu penjara dan atau membayar denda, sedangkan menurut Qanun Aceh Hukum Jinayat itu dengan ‘Uqubat Ta’zir. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa tiga hal, yaitu: 1) Untuk mengetahui Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak; 2) Untuk mengetahui Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak menurut Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat; 3) Dan untuk mengetahui perbandingan Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Dalam hukum islam, tidak ada suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana dan tidak pernah dijatuhi hukuman sebelum perbuatan tersebut dinyatakan sebagai tindak pidana dan diberi sanksinya berdasarkan Al-Qur’an dan Hadits. Kerangka pemikiran ini berangkat dari perbedaan sanksi antara Undang-Undang dan Qanun Aceh Hukum Jinayat. Metode penelitian yang diterapkan adalah metode deskriptif analitis, yaitu digunakan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan perbedaan sanksi tindak pidana pemerkosaan terhadap anak. Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara riset kepustakaan (library research). Dengan sumber primer diantaranya 1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014; 2) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Sedangkan data sekunder diantaranya buku, jurnal dan skripsi yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Undang-Undang dan Qanun Jinayat sama-sama mengatur bahwa pemerkosaan terjadi di luar perkawinan; 2) Dari sisi pelaku, Undang-Undang dan Qanun sama-sama memuat ancaman kepada siapapun; 3) Perumusan tindak pidana dan ancaman hukuman pada kedua hukum itu berbeda. Dengan adanya ancaman hukuman tersebut, yang lebih maslahat dan memberikan efek jera terhadap pelaku pemerkosaan terhadap anak adalah Qanun Aceh Tentang Hukum Jinayat. Karena islam sangat memperhatikan perlindungan untuk tiap individu, yakni melalui perlindungannya untuk semua urusan individu yang bersifat materi dan moral. Perlindungan ini jelas dalam sanksi yang dijatuhkan dalam masalah zina, menghancurkan kehormatan orang lain (pemerkosaan). Diharamkannya pemerkosaan dan pemberian sanksi bagi pelaku pemerkosa adalah untuk menjaga kehormatan/keturunan.
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Pemerkosaan; Perlindungan Anak; Hukum Jinayat; |
Subjects: | Fikih (Fiqih, Fiqh), Hukum Islam > Hukum Pidana Islam, Jinayat Fikih (Fiqih, Fiqh), Hukum Islam > Perbandingan Hukum Pidana Islam dengan Hukum Lain Criminal Law |
Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Program Studi Perbandingan Madzhab dan Hukum |
Depositing User: | Haldi Meidian |
Date Deposited: | 17 Oct 2019 02:50 |
Last Modified: | 17 Oct 2019 02:50 |
URI: | https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/25084 |
Actions (login required)
View Item |