Implementasi pasal 27 jo. pasal 45 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik bagi pelaku cyberporn di Polda Jabar

Juariyah, Juariyah (2012) Implementasi pasal 27 jo. pasal 45 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik bagi pelaku cyberporn di Polda Jabar. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (108kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (81kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (115kB) | Preview
	Text (BAB I - BAB IV) 4_bab1sd4.pdf Restricted to Registered users only Download (505kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 5_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (176kB)

Abstract

Salah satu bentuk cyber crime yang sangat meresahkan dan mendapatperhatian berbagai kalangan, karena perkembangannya yang pesat dan dampaknegatifnya yang luas dan berbahaya adalah masalah cyber crime di bidangkesusilaan, yaitu cyberporn.Masalahcyberporn bukanlah suatu fenomena yang baru, cyberpornadalah muatan materi-materi pornografi yang tersedia online. Minimnya kontrol terhadap peredaran cyberpornbaik oleh aparat penegak hukum, penyedia jasa internet maupun masyarakat, maka akan mengakibatkan rusaknya generasi muda bangsa Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya penelitian, pengkajian dan analisismengenai implementasi Pasal 27 Jo. Pasal 45 Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bagi pelaku cyberporn. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui langkah-langkah kepolisian dalam mengimplementasikan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik bagi pelaku cyberporn, mengetahui kendala bagi Polda Jabar dalam mengimplementasikan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bagi pelaku cyberporn, mengetahui upaya PoldaJabar dalam mengatasi kendala untuk mengimplementasikan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bagi pelaku cyberporn. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan ini adalah deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan tertentu, meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi dokumen atau bahan pustaka yang meliputi pengumpulan data dengan cara mengunjungi perpustakaan, membaca, mengkaji dan mempelajari buku-buku, literatur, artikel, karangan ilmiah, makalah, internet yang berhubungan dengan obyek penelitian. Hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai kesimpulan dalam penelitian adalah aparat penegak hukum belum bisa mengimplementasikan Pasal 27 Jo. Pasal 45 Undang-undang Informasi danTransaksi Elektronik, karena banyak kendala-kendala antara lain berkaitan dengan masalah perangkat hukum yaitu kemampuan penyidik, pembuktian, dana yang besar dan fasilitas computer forensic. Upaya yang dapat dilakukan oleh kepolisian Polda Jabar yaitu berupa penyempurnaan perangkat hukum, mendidik para penyidik berupa pelatihan, membangun fasilitas computer forensic, serta upaya penanggulangan dan pencegahan, yaitu dengan melibatkan masyarakat seperti pengusaha warnet/jasa layanan internet serta pemilik personal komputer untuk menyaring situs-situs yang tidak boleh dibuka

Actions (login required)

View Item