Perjanjian waralaba antara pemberi dan penerima yang tidak didaftarkan di Yomart rukun selalu hubungannya dengan permendagri nomor 31 tahun 2008 tentang penyelenggaraan waralaba

Fuadah, Muttasi'ah (2012) Perjanjian waralaba antara pemberi dan penerima yang tidak didaftarkan di Yomart rukun selalu hubungannya dengan permendagri nomor 31 tahun 2008 tentang penyelenggaraan waralaba. Diploma thesis, Univesitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (224kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (111kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (177kB) | Preview
	Text (BAB I - BAB IV) 4_bab1sd4.pdf Restricted to Registered users only Download (485kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 5_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (117kB)

Abstract

Waralaba merupakan hak untuk menjual produk atau jasa milik pemberi waralaba oleh penerima waralaba dimana waralaba terdapat dua subjek hukum yakni pemberi dan penerima waralaba. Bisnis waralaba telah terbukti mampu meningkatkan akselerasi perkembangan perekonomian dan merupakan sistem yang tepat bagi terciptanya pemerataan kesempatan berusaha. Perjanjian waralaba wajib didaftarkan oleh penerima waralaba untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan usaha dengan cara waralaba. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian waralaba antara pemberi dan penerima waralaba yang tidak didaftarkan di hubungannya dengan Permendagri nomor 31 tahun 2008 tentang penyelenggaraan waralaba, apa yang menjadi kendala mengenai perjanjian waralaba yang tidak didaftarkan dan upaya apa yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi kendala terhadap perjanjian waralaba yang tidak didaftarkan. Penelitain ini bertolak dari ketentuan yang tercantum dalam peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2007 tentang waralaba Pasal 11 ayat (1) bahwa penerima waralaba wajib mendaftarkan perjanjian waralaba dan Permendagri nomor 31 tahun 2008 tentang penyelenggaraan waralaba Pasal 7 ayat (2) bahwa penerima waralaba wajib memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) dengan mendaftarkan perjanjian waralaba. Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode deskriptif analitis, yaitu suatu metode penelitian yang menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dihubungkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif, yang menyangkut perjanjian waralaba yang tidak didaftarkan. Serta menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder sebagai penganalisa dari pelaksanaan Undang-undang, hal tersebut bertujuan untuk mengkaji aspek-aspek hukum perjanjian waralaba dan menemukannya dalam kenyataanya. Analisis data yang digunakan secara kualitatif, yaitu tanpa menggunakan rumusan angka dan hasil analisis akan dipaparkan secara deskriptif dengan harapan dapat menggambarkan secara jelas mengenai permasalahan yang diteliti. Hasil penelitain menyimpulkan bahwa perjanjian waralaba antara pemberi dan penerima waralaba belum sesuai dengan Permendagri nomor 31 tahun 2008 tentang penyelenggaraan waralaba. Terdapat beberapa kendala penerima waralaba dalam mendaftarkan perjanjian waralaba untuk mendapatkan STPW diantaranya, kurang mengetahui kewajiban mendaftarkan perjanjian waralaba, kurang mengetahui manfaat dari memiliki STPW, kurangnya sosialisasi dari pihak terkait. Sehingga terbatasnya pengetahuan para pelaku usaha waralaba mengenai pendaftaran perjanjian waralaba. Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Bandung melakukan upaya dengan melakukan sosialisasi dengan cara persuasif dan berkesinambungan, melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala, akan lebih tegas dalam memberikan sanksi.

Actions (login required)

View Item