Analisis perubahan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Afghany, Ghifar (2016) Analisis perubahan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_Cover.pdf Download (92kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_Abstrak.pdf Download (87kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_Daftar Isi.pdf Download (87kB) | Preview
	Text (BAB 1) 4_Bab1.pdf Restricted to Registered users only Download (225kB)
	Text (BAB II) 5_Bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (342kB)
	Text (BAB III) 6_Bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (230kB)
	Text (BAB IV) 7_Bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (205kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (199kB)

Abstract

Sampai saat ini, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan belum pernah direvisi atau dirubah oleh Presiden dan DPR selaku pemegang kekuasaan pembentuk UU. Tetapi UU Perkawinan pernah beberapa kali diajukan Pengujian kepada Mahkamah Konstitusi, di antaranya Perkara Nomor 46/PUU-VIII/2010. Dalam putusan dengan nomor perkara 46/PUU-VIII/2010, MK merubah bunyi Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan. Perubahan tersebut mengakibatkan adanya ketentuan dan norma baru dalam hukum perkawinan di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam merubah Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan untuk mengetahui temuan hukum yang terdapat dalam perubahan Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Penelitian ini bertitik tolak dari adanya perubahan ketentuan norma Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan tersebut didasarkan pada suatu putusan pengadilan, yaitu putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis isi yaitu yang didasarkan pada sumber dokumen atau bahan bacaan, seperti: putusan MK, peraturan perundang-undangan, buku, koran, majalah, artikel, website dan yang lainnya. Data yang diperoleh adalah Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi dalam merubah Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah karena ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak tepat dan tidak adil jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut terbebas dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya. Temuan hukum yang terdapat dalam perubahan Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya telah bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Perubahan yang terjadi pada Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sesuai dengan Teori Perubahan Hukum Thomas C. Dienes yaitu perubahan hukum secara formal akan menyebabkan terlibatnya badan-badan yang menggerakkan perubahan itu, terutama badan legislatif dan badan peradilan. Mahkamah Konstitusi sebagai badan peradilan yang diisi oleh hakim-hakim akan memperlihatkan sikapnya yang ditentukan oleh golongan dari mana mereka berasal. Dengan mengetahui latar belakang sosialnya, maka akan diperoleh kejelasan mengenai langkah-langkah serta keputusan-keputusan yang diambil olehnya. Taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-azminah wa al-amkinah (hukum berubah dengan perubahan masa dan tempat) merupakan teori hukum Islam yang tetap bisa digunakan pada masa sekarang. Maka perubahan Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bisa merujuk kepada teori tersebut.

Actions (login required)

View Item