Respon Muhammad Hatta terhadap Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Taupik, Erdin Rahman (2019) Respon Muhammad Hatta terhadap Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (115kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (173kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (107kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (554kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (854kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (502kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (306kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (323kB) | Request a copy

Abstract

Pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Sukarno selaku Presiden Republik Indonesia / Panglima Tertinggi Angkatan Perang mengeluarkan dekrit (keputusan) tentang kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Tindakan tersebut menimbulkan respon dari berbagai pihak ada yang pro maupun ada yang kontra. Salah satu respon yang muncul terhadap dekrit 5 juli tersebut datang dari rekan seperjuangan Soekarno yaitu Mohammad Hatta. Berdasarkan uraian di atas terdapat beberapa rumusan sebagai berikut: Pertama, Bagaimana isi dan latar belakang lahirnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 ?. Kedua, Bagaimana Respon Muhammad Hatta terhadap Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah, yang meliputi tahapan heuristik (pengumpulan data), kritik (menganalisis keautentikan dan kredibilitas sumber), interpretasi (penafsiran data), historiografi (penulisan sejarah). Hasil penelitian ini didapatkan bahwa, Dekrit Presiden 05 Juli 1959 merupakan dekrit yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno yang isinya adalah memberlakukan kembali UUD 1945, membubarkan Konstituante dan membentuk MPRS dan DPAS. Alasan Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit tersebut disebabkan karena: Pertama, keadaan ketatanegaraan yang membahayakan persatuan dan keselamatan negara yang diakibatkan karena sering jatuh bangunnya kabinet dan semakin menajamnya persaingan antar partai. Kedua terjadinya gangguan keamanan berupa pemberontakan daerah-daerah yang ditumpangi intervensi kekuatan besar asing yang menyebabkan keadaan ekonomi semakin merosot. Ketiga, Konstituante tidak berhasil menetapkan UUD yang baru sesuai dengan ketentuan-ketentuan UUDS. Kebijakan dekrit ini mendapatkan respon dari Muhammad Hatta. Hatta merupakan seorang tokoh nasional yang lahir di Bukittinggi pada 12 Agustus 1902. Dengan pengalaman pendidikan di negeri Belanda dan keaktifannya dalam organsisai pergerakan yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, mengantarkannya sebagai proklamator mendampingi Sukarno dan menduduki jabatan wakil Presiden dari tahun 1945-1956. Sebagai tokoh yang produktif Hatta banyak menuliskan karya-karya. Pada tahun 1960 Hatta menulis karya yang berjudul Demokrasi Kita. Buku tersebut ia tulis sebagai bentuk respon terhadap kebijakan pemerintahan Sukarno yang salah satunya tentang Dekrit 5 Juli 1959. Dalam buku tersebut Hatta mengkritik keras dan menolak segala kebijakan, gagasan maupun praktek Sukarno dalam melaksanakan demokrasi terpimpin. Hatta menilai bahwa pemerintahan Sukarno dari mulai tahun 1957 hingga 1960 terlihat makin jauh dari yang sebenarnya. Tindakan memberlakukan kembali UUD 1945 dengan cara membubarkan Konstituante dan menggantinya dengan MPRS, Hatta menganggapnya suatu tindakan coup de’etat atau suatu kudeta konstitusional. Selain itu juga Presiden Sukarno membentuk DPAS yang diangkat dan ditentukan sendiri oleh Presiden Sukarno, Hatta menilainya sebagai suatu Pressure group (golongan pendesak). Selanjutnya dengan adanya perubahan DPR di mana semua anggota ditunjuk oleh Presiden, maka lenyaplah sisa-sisa demokrasi yang penghabisan. Hatta menilai Demokrasi Terpimpin Sukarno menjadi diktator yang didukung oleh golongan-golongan tertentu.

Actions (login required)

View Item