Prinsip perubahan perda nomor 26 tahun 2009 ke nomor 22 tahun 2014 tentang penyelenggaraan sistem pendidikan oleh DPRD Kabupaten Bandung ditinjau dari siyasah dusturiyah.

Yustika, Andi Rosa (2019) Prinsip perubahan perda nomor 26 tahun 2009 ke nomor 22 tahun 2014 tentang penyelenggaraan sistem pendidikan oleh DPRD Kabupaten Bandung ditinjau dari siyasah dusturiyah. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (72kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (182kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (115kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (536kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (540kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (526kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (120kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (192kB) | Request a copy

Abstract

Setiap peraturan pada waktunya akan mengalami perubahan baik dikarenakan perubahan waktu, tempat, keadaan, adat kebiasaan maupun kehendak legislatornya. Pada umumnya perubahan dilakukan terhadap substansi dalam peraturan yang dijadikan dasar hukum tidak terpenuhi sehingga harus dilengkapi atau ada substansi aturan yang salah yang perlu diubah. Penulisan ini dimaksudkan untuk mengetahui 1) deskripsi perubahan perda Kabupaten Bandung no.26 tahun 2009 terhadap perda no.22 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Bandung; 2) mekanisme perubahan perda Kabupaten Bandung no.26 tahun 2009 terhadap perda no.22 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Bandung; 3) tinjauan siyasah dusturiyah terhadap prinsip perubahan peraturan daerah tersebut. Peneliti bertitik tolak pada pandangan bahwa hukum itu dinamis, tidak statis. Begitu pula hukum Islam. Meskipun di dalamnya mengandung dalil syara’ dan merupakan ketetapan Allah, namun Allah memberikan ruang kosong bagi pemimpin untuk mengintervensi sesuai dngan perubahan zaman. Perubahan hukum ini biasanya dilakukan apabila terjadi perubahan-perubahan dalam waktu, tempat, kehendak penguasa, kondisi, dan adat atau kebiasaan serta tidak melupakan tujuan perubahan untuk kemaslahatan masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif mengacu kepada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan norma hukum yang ada dalam masyarakat. Selain itu penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yang memberikan data seteliti mungkin. Sumber data yang digunakan yaitu data primer yang terdiri dari bahan hukum primer berupa Perda Nomor 26 Tahun 2009 dan peraturan lainnya dan bahan hukum sekunder berupa dokumen, jurnal, majalah dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian. Adapun data sekunder berupa informasi dalam bentuk wawancara kepada pihak yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan mengalami perubahan baik dari segi substansinya maupun redaksinya. Perubahan ini dilakukan atas Kehendak Pemerintah karena ada peraturan pemerintah nomor 32 tahun2013 terkait sistem penyelenggaraan pendidikan, otomatis peraturan Daerah yang merupakan peraturan yang berada dibawah nya harus mengikuti peraturan yang lebih tinggi, maka Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2009 ini berubah menjadi Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2014 Perubahan ini jika ditinjau dari siyasah dusturiyah dengan teori taghayyur al-ahkam maka perubahan ini merupakan perubahan yang dipengaruhi oleh perubahan waktu (taghayyur al-zaman), perubahan kondisi dan situasi masyarakat (taghayyur al-ahwal), dan perubahan niat atau kehendak

Actions (login required)

View Item