Rahmayanti, Annisa (2019) Pengaruh pengelolaan Keuangan Daerah terhadap akuntabilitas publik pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Bandung. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
|
Text (COVER)
1_cover.pdf Download (13kB) | Preview |
|
|
Text (ABSTRAK)
2_abstrak.pdf Download (173kB) | Preview |
|
|
Text (DAFTAR ISI)
3_daftarisi.pdf Download (290kB) | Preview |
|
|
Text (BAB I)
4_bab1.pdf Download (245kB) | Preview |
|
Text (BAB II)
5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (324kB) | Request a copy |
||
Text (BAB III)
6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (302kB) | Request a copy |
||
Text (BAB IV)
7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (769kB) | Request a copy |
||
Text (BAB V)
8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (105kB) | Request a copy |
||
Text (DAFTAR PUSTAKA)
9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (109kB) | Request a copy |
Abstract
Akuntabilitas publik merupakan kewajiban agen untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pihak pemberi mandat.Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama reformasi sektor publik. Salah satu bentuk dari pertanggung jawaban agen, dalam hal ini pemerintah adalah pengelolaan keuangan daerah. Tetapi dalam pengelolaan keuangan daerah yang meliputi kegiatan perencanaan dan penganggaran keuangan daerah, BPKA Kota Bandung masih belum bisa melaksanakannya dengan baik. Hal itu terlihat dari data bahwa penyerapan anggaran yang dilakukan BPKA Kota Bandung tidak mencapai target yang telah ditentukan sebelumnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan seberapa besar pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap akuntabilitas publik pada BPKA Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan teori Pengelolaan keuangan daerah menurut Yani (2013: 348) yaitu “Keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.” Dan teori Akuntabilitas Publik menurut Mahmudi dalam bukunya yang berjudul Manajemen Kinerja Sektor Publik (2015 : 9) “Kewajiban agen untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pihak pemberi mandat (principal)”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, kuesioner dan studi pustaka. Kuesioner disebarkan kepada 27 orang staff BPKA Kota Bandung dengan menggunakan teknik Random Sampling (Acak). Berdasarkan teori dan metode penelitian yang digunakan, penelitian ini menunjukkan bahwa dengan pengujian 2 sisi (signifikansi = 0,05) hasil di peroleh dari t tabel sebesar 2,060. Hal ini dapat dinyatakan bahwa X1 (5,380>2,060), X2 (4,038>2,060), X3 (1,944>2,060) dan X (4,545>2,060). Dari hasil yang di sebutkan di atas, terlihat bahwa t hitung dari dimensi perencanaan dan penganggaran keuangan daerah (X1), pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah (X2) dan pengelolaan keuangan daerah (X) lebih besar daripada t tabel, maka dapat disimpulkan bahwa Ha di terima dan Ho di tolak. Sedangkan dimensi pertanggungjawaban keuangan daerah (X3) Ha di tolak dan Ho di terima.
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | pengelolaan keuangan daerah; akuntabilitas publik; BPKA Kota Bandung |
Subjects: | Administration of Economy |
Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Program Studi Administrasi Publik |
Depositing User: | Annisa Rahmayanti |
Date Deposited: | 21 Oct 2019 07:36 |
Last Modified: | 21 Oct 2019 07:36 |
URI: | https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/25540 |
Actions (login required)
View Item |