Kewenangan Presiden dalam Memberikan Izin Tertulis terhadap Anggota DPR yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR DPR DPD dan DPRD

Via Fatimah Nur H., Via (1209305090) (2014) Kewenangan Presiden dalam Memberikan Izin Tertulis terhadap Anggota DPR yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR DPR DPD dan DPRD. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (202kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (184kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (206kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (351kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (473kB)
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (376kB)
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (131kB)

Abstract

Jabatan adalah lingkungan kerja yang bersifat tetap dalam lingkungan suatu organisasi. Jabatan-jabatan ini berisi wewenang tertentu. Kumpulan wewenang memberikan kekuasaan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, karena itu jabatan eksekutif, jabatan legislatif, jabatan yudikatif sering juga disebut kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudikatif. Pejabat dalam melaksanakan jabatannya harus sesuai dengan aturan Undang-Undang Dasar dan aturan-aturan lainnya. Kenyataannya ada anggota DPR yang dengan sengaja melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum dengan dalih adanya kekebalan hukum yang dimilikinya. Untuk hal itu Presiden diberikan wewenang mengeluarkan izin tertulis dalam memeriksa anggota DPR yang di duga melakukan tindak pidana. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hukumnya, dan berkedudukan sebagai apakah Presiden dalam memberikan izin tertulis terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana, baik sebagai kepala Negara atau sebagai kepala pemerintahan.Sera agar dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan adanya undang-undang tersebut. Dalam penyelesaian skripsi ini penulis menggunakan beberapa asas hukum yaitu asas Negara hukum, asas persamaan dimata hukum, asas legalitas, dan asas pembagian kekuasaan. Agar terjadinya check and balance antar lembaga Negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan metode analisis data melalui metode yuridis kualitatif. Spesifikasi penelitian ditekankan pada deskripsi analisis. Dalam penelitian ini penulis menggunakan studi kepustakaan dan penelitian di Sekretariat Negara di bagian Sekretariat Kabinet, Jakarta Pusat. Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa pertimbangan hukumnya bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) UUD 1945, dan juga berpotensi menghambat proses penanganan tindak pidana baik penyelidikan, penyidikan maupun pelaksanaan perundang-undangan di Indonesia. Presiden berkedudukan sebagai kepala Negara dalam memberikan izin tertulis terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana. Adapun kelebihan dari adanya undang-undang tersebut adalah bahwa Presiden sebagai kepala Negara dan kepala pemerintahan dapat mengetahui adanya anggota DPR yang melakukan pelanggaran atau melakukan tindak pidana, dan juga agar tidak terjadinya kekosongan jabatan. Dan kekurangannya bertentangan dengan asas Negara kita yaitu persamaan di depan hukum (Equality before law).

Actions (login required)

View Item