Pelaksanaan Perda Kabupaten Pandeglang nomor 4 tahun 2017 tentang penyelenggaraan waralaba, pusat perbelanjaan dan toko modern ditinjau dari Siyasah Dusturiyah

Rahmah, Dindha Nadhifah (2019) Pelaksanaan Perda Kabupaten Pandeglang nomor 4 tahun 2017 tentang penyelenggaraan waralaba, pusat perbelanjaan dan toko modern ditinjau dari Siyasah Dusturiyah. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_COVER.pdf Download (202kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_ABSTRAK.pdf Download (283kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_DAFTAR ISI.pdf Download (496kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_BAB I.pdf Download (709kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (642kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (233kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (607kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (201kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftar pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (400kB) | Request a copy

Abstract

Kabupaten Pandeglang, pada pelaksanaan otonomi daerahnya dalam menangani menjamurnya toko modern berbentuk minimarket, mengeluarkan produk hukum, yaitu Perda Kabupaten Pandeglang Nomor 12 Tahun 2010 yang selanjutnya dilakukan perubahan dengan Perda Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2017 agar tetap terlindunginya pasar tradisional dan masyarakat usaha kecil dan menengah serta lebih proporsional sebagaimana isi konsideran Perda Nomor 4 Tahun 2017 tersebut. Adanya pembangunan minimarket di berbagai kecamatan tidak sedikit menimbulkan keluhan dari masyarakat khususnya pelaku usaha kecil dan menengah. Maka, didalam isi Perda Nomor 4 Tahun 2017 pasal 4A (1) disebutkan toko modern di setiap kecamatan maksimal 4 (empat) buah kecuali di Ibu Kota Kabupaten dan KEK Tanjung Lesung. Namun, pelaksanaan di lapangannya, jumlah toko modern di beberapa kecamatan tidak sesuai dengan aturan yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) deskripsi perda Kabupaten Pandeglang no. 4 tahun 2017; 2) faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan perda Kabupaten Pandeglang no. 4 tahun 2017; 3) tinjauan siyasah dusturiyah terhadap pelaksanaan perda tersebut. Konsep kemashlahatan berkaitan dengan maqashid syari’ah yang dipekenalkan Syaikh Al-Juwaeni dan oleh Al-Ghazali ditegaskan bahwa hokum Islam disyariatkan untuk mewujudkan dan memelihara mashlahat dan menolak mafsadat. Pelaksanaan perda nomor 4 tahun 2017 dianalisa dengan konsep mashlahat dan konsep keadilan serta prinsip-prinsip pemerintahan di dalam siyasah dusturiyah. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian deskriptif, yaitu menganalisa bahan hukum dan data dari hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian dan wawancara langsung yang penyusun lakukan. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan study kepustakaan. Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa pelaksanaan Perda Nomor 4 Tahun 2017 secara umum belum dapat dilaksanakan karena masa izin operasional toko modern yang belum berakhir sampai tahun 2021. Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan perda ini diantaranya, yaitu otonomi daerah, adanya pendelegasian wewenang dari Bupati kepada Kepala DPMPTSP mengenai perizinan; kurangnya koordinasi, komunikasi dan kerjasama antar dinas terkait, tidak ditindaknya sanksi tegas dari toko modern yang melanggar isi perda. Sedangkan tinjauan siyasah dusturiyah terhadap pelaksanaan perda ini pemerintah sudah melaksanakan sesuai prinsip siyasah dusturiyah tetapi masih banyak tanggung jawab pemerintah Kabupaten Pandeglang terkait toko modern ini.

Actions (login required)

View Item