Pelaksanaan asas desentralisasi di Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut bedasarkan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Muzahidin, Muzahidin (2012) Pelaksanaan asas desentralisasi di Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut bedasarkan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (186kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (82kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (113kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (593kB) | Preview
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 5_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (161kB)

Abstract

Asas desentralisasi diatur berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat (7), Pasal Pasal 11 ayat (1) dan (3), Pasal 12 ayat (1), Pasal 14 ayat (1) dan (2). berdasarkan penentuan asas desentralisasi di kabupaten garut harus benar-benar sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan, berdasarkan kearifan dan potensi local, dan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan teratur. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Pelaksanaan Asas Desentralisasi di pemerintahan Daerah Kabupaten Garut berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (2) Kendala dalam Pelaksanaan Asas Desentralisasi di Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (3) Upaya mengatasi kendala yang di lakukan dalam pelaksanaan Asas Desentralisasi di Kabupaten Garut berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa asas desentralisasi yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (1) mengenai Pemerintahan daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat (7), Pasal Pasal 11 ayat (1) dan (3), Pasal 12 ayat (1), Pasal 14 ayat (1) dan (2). Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam pelaksanaan masalah yang diteliti, dan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang berarti penelitian terhadap Undang-Undang yang mengatur tentang asas desentralisasi. Data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan didukung oleh penelitian lapangan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Garut dengan mengambil tempat di pemerintahan daerah kabupaten Garut KASI PMSD dan Politik. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan bahwa Pelaksanaan Asas Desentralisasi Di Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut Bedasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 14 ayat (1) dan (2), dilaksanakan dengan 2 (dua) ketentuan, yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib tersebut ada yang tidak sesuai dan kurang optimal dalam pelaksanaannya yaitu bidang urusan pendidikan, pemuda, dan olah raga, urusan kesehatan, dan urusan pekerjaan umum. Kendala dalam Pelaksanaan Asas Desentralisasi di Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yaitu terdapat beberapa kendala khususnya pada bidang urusan pendidikan, pemuda, dan olah raga, urusan kesehatan, dan urusan pekerjaan umum, kendala tersebut meliputi ketidak siapan pemerintahan daerah kabupaten garut dalam pelaksanaan asas desentralisasi baik dari segi sarana prasarana dan kualitas SDM (Sumber daya manusia). Upaya mengatasi kendala yang di lakukan dalam pelaksanaan Asas Desentralisasi di Kabupaten Garut berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yaitu meningkatkan kualitas sarana prasarana dan kualitas SDM (Sumber daya manusia).

Actions (login required)

View Item