Pelaksanaan PMA No. 12 tahun 2016 tentang pengelolaan PNBP atas biaya nikah atau rujuk di luar KUA Kecamatan: Implikasinya terhadap perkawinan yang dilaksanakan masyarakat Pebayuran Kabupaten Bekasi

Mutaqin, Irsad Mamduh (2019) Pelaksanaan PMA No. 12 tahun 2016 tentang pengelolaan PNBP atas biaya nikah atau rujuk di luar KUA Kecamatan: Implikasinya terhadap perkawinan yang dilaksanakan masyarakat Pebayuran Kabupaten Bekasi. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (153kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (104kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (109kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (409kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (350kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (334kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (232kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (333kB) | Request a copy

Abstract

Dalam PMA No. 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) atas biaya nikah atau rujuk di luar KUA Kecamatan disebutkan bahwa biaya nikah di KUA Rp. 0 (nol rupiah), sedangkan di luar KUA Rp. 600.000. Namun pada kenyataannya, jumlah perkawinan yang dilakukan di luar KUA lebih banyak daripada jumlah perkawinan yang dilakukan di dalam KUA, walaupun pemerintah memberi keringanan biaya nikah Rp. 0 apabila nikah pada jam kerja dan hari kerja di dalam KUA. Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui pelaksanaan PMA No. 12 Tahun 2016 di Kecamatan Pebayuran. (2) Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan PMA No. 12 Tahun 2016 di Kecamatan Pebayuran. (3) Untuk mengetahui implikasi pelaksanaan PMA No. 12 Tahun 2016 terhadap perkawinan yang dilakukan masyarakat Kecamatan Pebayuran. Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa setiap pelaksanaan administrasi pencatatan perkawinan harus sesuai dengan peraturan yang telah berlaku, agar tidak terjadi penyelewengan dan permasalahan di masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh dari data dan dokumen di KUA Pebayuran dan hasil wawancara dengan pihak KUA. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan PMA No. 12 Tahun 2016 diterapkan dengan baik oleh pihak KUA Pebayuran. Pelaksanaan peraturan tersebut didukung oleh faktor sarana dan fasilitas KUA yang memadai, pegawai KUA yang berkompeten dan Aparat Pemerintah yang aktif dan komunikatif. Sedangkan faktor penghambatnya adalah kebiasaan masyarakat yang masih memberi imbalan kepada penghulu, masyarakat masih mengandalkan Amil dalam pengurusan administasi perkawinan dan pemahaman masyarakat yang kurang tentang pentingnya pencatatan perkawinan. Jumlah perkawinan di luar KUA lebih banyak dibandingkan dengan jumlah perkawinan di dalam KUA. Jika dipersentasekan dari tiga tahun terakhir, perbandingannya adalah 94,6% untuk perkawinan di luar KUA dan 5,4% untuk perkawinan di dalam KUA. Peraturan tersebut disosialisasikan pada bulan Maret 2016. Kemudian pada bulan September-nya, jumlah perkawinan di dalam KUA sebanyak 49 peristiwa sedangakan perkawinan di luar KUA sebanyak 89 peristiwa. Hal tersebut menjelaskan bahwa penerapan PMA No. 12 Tahun 2016 berpengaruh terhadap perkawinan di KUA Pebayuran. Walaupun dari tahun ke tahun jumlah perkawinan semakin menurun. Namun kebanyakan masyarakat mengetahui tentang adanya keringanan yang diberikan oleh pemerintah terkait biaya nikah. Pada setiap tahunnya ada saja masyarakat yang melaksanakan perkawinan di dalam KUA atau balai nikah. sehingga membuktikan bahwa masyarakat sudah mengenal tentang regulasi atau peraturan perkawinan.

Actions (login required)

View Item