Legalitas Penetapan Nomor: 030/PDT.P/2018/PA.Smdg tentang keabsahan Pemohon non Muslim dalam perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sumedang

Arif, Taufik Ridwan Nur (2018) Legalitas Penetapan Nomor: 030/PDT.P/2018/PA.Smdg tentang keabsahan Pemohon non Muslim dalam perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sumedang. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (13kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (285kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (157kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (920kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (233kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (289kB) | Request a copy

Abstract

Pada proses pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama, salah satu syarat pengajuan permohonan perkara kepada Pengadilan Agama telah diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 Jo. UU No. 3 Tahun 2006 Jo. UU No. 50 Tahun 2009 adalah “Peradilan Agama adalah untuk orang-orang yang beragama Islam”, Maka dari itu Pengadilan Agama dikhususkan bagi orang-orang yang beragama Islam. Namun dalam Penetapan Nomor:030/Pdt.P/2018/PA.Smdg tentang dispensasi nikah, dalam pengajuannya oleh orang tua yang beragama kristen/non muslim. Oleh karena itu penyusunan penelitian ini akan membahas mengenai keabsahan legalitas pemohon non muslim dalam perkara dispensasi nikah terkhusus di Pengadilan Agama Sumedang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertimbangan dan penemuan hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara pada Penetapan Nomor:030/Pdt.P/2018/PA.Smdg tentang dispensasi nikah, dan mendeskripsikan persepsi hakim Pengadilan Agama Sumedang mengenai keabsahan legalitas pemohon non muslim dalam perkara dispensasi nikah. Penelitian ini bermula dari kerangka pemikiran bahwa legal standing dalam permohonan dispensasi nikah adalah suatu yang sangat urgen dan bersifat kongkrit. Kendati demikian juga yang menjadi legal standing pemohon harus beragama Islam, adalah syarat paling utama dalam permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Sebagaimana tertera dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 Jo. UU No. 3 Tahun 2006 Jo. UU No. 50 Tahun 2009 yang berbunyi “Peradilan Agama adalah untuk orang-orang yang beragama Islam”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriftif. Penelitian disusun berdasarkan dari hasil wawancara dan dokumentasi dengan hakim Pengadilan Agama Sumedang kemudian menganalisanya melalui reduksi data, penyajian data, dan pembuat an kesimpulan. Hasil dari penelitian, pertimbangan hakim lebih mengedepankan asas kemanfaatan hukum. Dari sudut pandang sosiologi hukum, tujuan hukum dititikberatkan pada segi kemanfaatan. Dalam penemuan hukumnya menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 BAB IV Tentang Hakim dan Kewajibannya Pasal 28, perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Bahwa isi pasal tersebut ialah: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan, yang hidup dalam masyarakat”. Dan Qaidah Fiqhiyah درءالمفاسدمقدم على جلب المصالح “Mencegah kemafsadzatan lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan”. Kebebasan hakim untuk mencari dan menemukan hukum, erat sekali hubungannya dengan asas yang melarang hakim atau pengadilan menolak memeriksa perkara yang diajukan dengan dalih hukum tidak ada atau kurang jelas. Asas ini tercantum dalam Pasal 56 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989. Apabila kasus atau perkara yang diajukan tidak ada aturan perundang-undangannya atau tidak jelas dasar hukum peraturannya, hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutusnya.

Actions (login required)

View Item