Hak-hak politik perempuan menurut pemikiran Yusuf al-Qardhawi

Sulastri, Ai (2014) Hak-hak politik perempuan menurut pemikiran Yusuf al-Qardhawi. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (197kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (278kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (104kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (660kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (483kB)
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (722kB)
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (105kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (207kB)

Abstract

Eksistensi perempuan dalam merealisasikan hak-hak politiknya termasuk dalam konteks kepemimpinan di berbagai lini kehidupan masih menjadi perdebatan di kalangan para ulama klasik dan kontemporer. Sebagian ulama membolehkan perempuan menjadi pemimpin (Presiden, Perdana Menteri, Anggota DPR dan lain-lain), sedangkan sebagian ulama yang lain tidak membolehkan perempuan menjadi pemimpin. Pandangan mereka boleh tidaknya perempuan menjadi pemimpin didukung oleh masing-masing argumentasi yang dibangunnya. Ulama yang melarang perempuan menjadi pemimpin berdalil dengan Al-Quran surat An-Nisa ayat 34, sedangkan ulama yang membolehkan berdalil dengan suarat at-Taubah ayat 71. Namun Yusuf Qardhawi memiliki pandangan tersendiri mengenai hak-hak politik perempuan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemikiran Yusuf Al-Qardhawi tentang kepemimpinan perempuan dan kedudukan perempuan di parlemen. Penelitian ini bertolak dari pandangan para ulama yang melarang kepemimpinan perempuan menduduki jabatan publik, diantaranya pendapat Al-Mawardi dan Musthafa As-Siba’i. Pendapat ini berdasarkan pada pemahaman bahwa laki-laki yang berhak menjadi pemimpin. Sementara ulama yang membolehkan diantaranya M. Quraish Shihab, KH. Husein Muhammad, dan Prof. Dr. Nasaruddin Umar, MA. Pendapat ini berdasarkan pada pemahaman bahwa Al-Quran mengakui kedudukan laki-laki dan perempuan adalah sama, yang membedakannya hanyalah kualitas ketaqwaannya. Dalam surah At-Taubah ayat 71 menunjukan bahwa laki-laki maupun perempuan mempunyai kewajiban untuk melaksanakan amar ma’ruf nahi munkar. Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif yang memerlukan data berupa sumber data tertulis. Untuk mendapatkan hal itu, penulis menggunakan metode analisis isi, dalam hal ini mencari konsep tentang hak-hak politik perempuan menurut pemikiran Yusuf Al-Qardhawi. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah teknik studi kepustakaan, dilakukan dengan mengkaji literatur karya Yusuf Qardhawi. Secara operasional, hal itu dilakukan dengan mengadakan library research, yaitu dengan cara menelaah, mempelajari, menganalisis tentang buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini. Data yang dihasilkan dapat disimpulkan yaitu sebagai berikut: (1) Yusuf Qardhawi membolehkan perempuan menduduki jabatan publik termasuk jabatan kepala negara, hal tersebut dikarenakan tidak ada dalil Al-Quran yang melarang perempuan menduduki jabatan-jabatan publik dengan syarat perempuan tersebut memang mampu dan layak menduduki jabatan tersebut serta tidak melanggar norma-norma Islam. (2) Yusuf Qardhawi memperbolehkan perempuan ikut serta di parlemen karena jumlah perempuan yang dicalonkan untuk anggota DPR itu terbatas. Sebagian besar jabatan anggota DPR masih didominasi oleh kaum laki-laki dan di tangan merekalah terletak keputusan. Selain itu tugas DPR dalam sistem demokrasi secara garis besar terbagi dua yaitu: pengawasan dan membuat undang undang.

Actions (login required)

View Item