Penerapan pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan: Studi kasus di Kecamatan Karawang Kulon Kabupaten Karawang

Fatoni, Fatoni (2019) Penerapan pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan: Studi kasus di Kecamatan Karawang Kulon Kabupaten Karawang. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (257kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (267kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (163kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (555kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (673kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (851kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (272kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (264kB) | Request a copy

Abstract

Semakin banyaknya praktek pelacuran di Kabupaten Karawang dapat merusak moral dan menimbulkan keresahan dan ketidak nyamanan masyarakat. Keresahan dan ketidak nyamanan inilah yang kemudian menjadi aspirasi masyarakat yang meminta pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk melaksanakan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan keindahan. Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui penerapan pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 di Kabupaten Karawang. (2) Untuk mengetahui sejau mana kinerja aparat pelaksanaan pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 di Kabupaten Karawang. (3) Untuk mengetahui teori dan kaidah siyasah dalam penerapan hukum pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2011. Metodologi yang digunakan yaitu: (1) Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif analitis dengan metode pendekatan yuridis normatif. Data diperoleh dari penelitian, kepustakaan dan didukung oleh penelitian lapangan, selanjutnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. (2) Hasil penelitian yang dikumpulkan sepenuhnya dianallisis secara kualitatif. Analisis dilakukan setelah data-data dilapangan terkumpul secara berkesinambungan yang diawali dengan proses klarifikasi data agar tercapai konsistensi dilapangan. Peneliti menggunakan konsep tatbiq al-ahkam dengan siyasah assyariyah di tinjau dengan konsep Fiqh siyasah dusturiyah, dapat dikatakan sebagai ilmu politik pemerintahan dan ketatanegaraan dalam Islam yang mengkaji aspek-aspek yang berkaitan dengan dalil-dalil umum dalam Al-Qur’an dan Al-Hadits serta tujuan syari’at Islam. Disamping itu perjalanan ijtihad para ulama mengingat terjadinya perubahan dan perkembangan zaman yang menyentuh persoalan ketetenegaraan dan pemerintahan. Hasil pelitian ini menunjukkan (1) Penerapan Pasal 17 peraturan daerah kabupaten karawang nomor 6 tahun 2011 tentang penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan keindahan di kabupaten karawang. (2) Masih terbatasnya ketersediaan aparatur pemerintah daerah, baik dari segi jumlah, maupun segi profesionalisme, dan terbatasnya kesejahteraan aparat pemerintah daerah, serta tidak proporsionalnya distribusi. dan kurang responsif terhadap permasalahan yang berkembang di daerahnya. (3) Bahwa setiap tindakan atau suatu kebijaksanaan para pemimpin yang menyangkut dan mengenai hak-hak rakyat dikaitkan dengan kemaslahatan rakyat banyak dan ditujukan untuk mendatangkan suatu kebaikan.

Actions (login required)

View Item