Akibat hukum hilangnya objek jaminan fidusia karena kelalaian debitur dalam perjanjian pembiayaan konsumen pada transaksi secara e-commerce didasarkan pada Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Kuswanto, Miftahul Hadi (2019) Akibat hukum hilangnya objek jaminan fidusia karena kelalaian debitur dalam perjanjian pembiayaan konsumen pada transaksi secara e-commerce didasarkan pada Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

	Text (COVER) 1_cover.docx Download (30kB)
	Text (COVER) 2_abstrak.docx Download (84kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.docx Download (85kB)
	Text (BAB I) 4_bab1.docx Download (113kB)
	Text (BAB II) 5_bab2.docx Restricted to Registered users only Download (147kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.docx Restricted to Registered users only Download (116kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.docx Restricted to Registered users only Download (91kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.docx Restricted to Registered users only Download (95kB) | Request a copy

Abstract

Lembaga Pembiayaan atau Leasing merupakan lembaga penjamin fidusia. Seiring berkembangnya teknologi maka perjanjian kini dapat dilaksanakan melalu media elektronik. Menurut Pasal 25 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Fidusia menjelaskan tentang hapusnya jaminan fidusia apabila barang tersebut hilang atau musnah. Dengan hilangnya atau musnahnya barang jaminan fidusia maka perjanjian fidusia tersebut seharusnya berakhir. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh pihak perusahaan Oto Finance yang di mana tetap melanjutkan penagihan kepada debitur yang barang fidusianya telah hilang, sehingga hal tersebut mengakibatkan kerugian terhadap pihak debitur. Tujuan dari penelitian adalah: (1) Untuk mengkaji dan menemukan akibat hukum yang ditimbulkan atas tuntutan pelunasan oleh kreditur terhadap hilangnya objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh debitur dalam perjanjian pembiayaan konsumen pada transaksi secara e-commerce didasarkan pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia. (2) Untuk mengkaji dan merumuskan upaya hukum debitur dalam perjanjian permbiayaan konsumen serta yang dapat digunakan sebagai alat bukti pada transaksi secara e-commerce. Hilangnya objek jaminan Fidusia merupakan suatu peristiwa yang telah diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Fidusia, yang artinya perjanjian tersebut harus berakhir karena hilangnya objek yang dijaminkan. Hal ini berkaitan dengan Teori hukum Pacta Sun Servanda atau asas Kepastian Hukum dalam perjanjian, yaitu para pihak dalam perjanjian memiliki kepastian hukum dan oleh karenanya dilindungi secara hukum, sehingga jika terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian, maka hakim dengan keputusannya dapat memaksa agar pihak yang melanggar itu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai perjanjian. Dalam hal ini konsumen dirugikan dengan adanya perilaku wanprestasi oleh pihak kreditur sebagai lembaga pembiayaan karena tetap menagih cicilan setelah barang yang difidusiakan hilang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu dengan cara meneliti di lapangan dengan mewawancarai responden yang merupakan data primer serta meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan juga disebut penelitian kepustakaan, dikaitkan dengan kenyataan. Sedangkan data yang digunakan adalah jenis data bersifat kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa (1) Akibat dari hilangnya barang jaminan fidusia karena kelalaian debitur, maka angsuran harus berakhir berdasarkan perjanjian pokok pembiayaan konsumen dan Undang-Undang Fidusia. (2) Upaya hukum yang dapat dilakukan debitur adalah melaporkan berita kehilangan tersebut pada kantor kepolisian terdekat dan mengajukan surat keterangan kehilangan sehingga pembayaran angsuran akan dihentikan. Apabila pihak kreditur tidak menghentikan penagihan dikarenakan barang jaminan Fidusia telah hilang maka pihak debitur dapat melakukan gugatan wanprestasi oleh pihak debitur kepada pengadilan.

Actions (login required)

View Item