Pelaksanaan Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2007 tentang pengelolaan penerangan jalan di Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka ditinjau dari siyasah dusturiyah

Rasim, Rasim (2019) Pelaksanaan Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2007 tentang pengelolaan penerangan jalan di Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka ditinjau dari siyasah dusturiyah. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (57kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (100kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (49kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (322kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (346kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (309kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (117kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (170kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pengelolaan penerangan jalan di Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka. Dimana pelaksanaan pengelolaan maupun pemeliharaannya kurang mendapatkan perhatian dan banyaknya lampu penerangan jalan yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Hal ini menjadi tugas Dinas Perhubungan untuk menginventarisasi ataupun mengecek bagaimana pelaksanaannya ketika dilapangan mengenai kondisi lampu penerangan jalan umum. Dari latarbelakang diatas maka penulis memaparkan rumusan masalah sebagai berikut: 1). Bagaimana Tahapan Pengelolaan Penerangan Jalan di Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka? 2). Bagaimana Pelaksanaan Pemeliharaan Penerangan Jalan di Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka? 3) Bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap Pelaksanaan Perda Nomor 8 tahun 2007 tentang Pengelolaan Penerangan jalan di Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten. Majalengka. Penelitian ini didasarkan pada kerangka pemikiran, bahwa dalam Pelaksanakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum, diperlukannya suatu Peraturan Bupati dan kebijakan dari pihak Dinas Perhubungan dimana pengelolaan dan pemeliharaan PJU yaitu untuk realiasi dari tujuannya untuk kemaslahatan mayarakat bagi kepentingan umum Menurut Soenarto, pemeliharaan adalah suatu proses kegiatan yang dimana akan membuat kondisi sarana maupun prasarana tetap terjaga dengan baik dan menghindari kerusakan yang terlalu dini dengan demikian barang. Oleh karena itu Peraturan Daerah tersebut di Tinjau melalui Tinjauan Siyasah Dusturiyah”. Keberadaan Dinas Perhubungan sebagai pengamalan dari Peraturan Daerah, berkontribusi upaya tercapainya tujuan dari Peraturan Daerah tersebut. Penelitian yang digunakan metode deskriptif, yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi dan teknik wawancara. Metode analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu upaya yang dilakukan dengan cara menemukan, mengumpulkan, menghimpun, menganalisis dan merumuskan data-data yang penting. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan pengelolaan penerangan jalan di Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka terbagi atas, Pertama, Tahapan-tahapan pengelolaan penerangan jalan dimulai dari usulan-usulan ataupun permohonan dari Kepala Desa/Kelurahan atau Satuan Perangkat Kerja Daerah, setelah itu penentuan titik/lokasi Pemasangan Penerangan Jalan serta Pemasangan PJU. Kedua, Pelaksanaan Pemeiharaan Penerangan Jalan ini mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Penerangan Jalan dan Kebijakan di Instansi Dinas Perhubungan Majalengka, yaitu tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemeliharaan Jaringan Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU). Prosedur dari Dinas Perhubungan Ketika dalam Pelaksanaan di lapangan. Ketiga, Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Pelaksanaan Peraturan daerah tersebut yaitu untuk Kemaslahatan Umat/Rakyat. Hal ini tidak terlepas dari tujuan hukum Islam yaitu Maqashid Syariah.

Actions (login required)

View Item