Kebijakan pemberdayaan masyarakat oleh Pemerintah Kecamatan Panawangan menurut Undang-Undang nomor. 23 Tahun 2014 pasal 225 huruf (b) tentang Pemerintahan Daerah ditinjau dari Siyasah Dusturiyah: Studi kasus Kecamatan Panawangan

Ibrahim, Mujahid Malik (2019) Kebijakan pemberdayaan masyarakat oleh Pemerintah Kecamatan Panawangan menurut Undang-Undang nomor. 23 Tahun 2014 pasal 225 huruf (b) tentang Pemerintahan Daerah ditinjau dari Siyasah Dusturiyah: Studi kasus Kecamatan Panawangan. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (116kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (94kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (96kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (232kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (229kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (319kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (99kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (99kB) | Request a copy

Abstract

Adanya otonomi daerah dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah yang dapat dilihat dari kinerja organisasi yang mampu mewadahi aktifitas pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan. Upaya-upaya diharapkan dapat membuat aparatur Negara khusunya camat sebagai tangan kanan Bupati atau Walikota yang diberikan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap Pemerintahan Desa dalam mengoordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah Pasal 225 huruf (b). Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan berdasarkan rumusan masalah. Pertama, bagaimana pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat oleh Pemerintah Kecamatan Panawangan. Kedua, apa yang menjadi kendala Pemerintahan Kecamatan Panawangan dalam penyelenggaraan LPMD pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Panawanagan. Ketiga, bagaimana tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Kebijakan Pemerintah Kecamatan Panawangan dalam upaya penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini dihubungkan dengan salah satu prinsip dalam Siyasah Dusturiyah yang berorientasi kepada besarnya kemaslahatan umat, sesuai dengan prinsip Al-maslahah mursalah. kemudian dikaitkan dengan kebijakan pemerintah Kecamatan Panawangan dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan dalam menentukan arah kebijakannya harus berdasarkan pada kepentingan rakyat. Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian deskriftif kualitatif yaitu bentuk penelitian yang tertuju kepada pemecahan masalah yang diselidiki, dengan mengambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada masa sekarang. Dilihat dari tinjaunnya, maka penelitian ini menggunakan metode peneltian deskriftif-analisis. selain mendeskripsikan implementasi peraturan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, juga menganalisis kesalahan antara yang seharusnya dengan yang ada dilapangan. Hasil penelitian berdasarkan teori dan metedologi yang digunakan adalah pertama, Kebijakan pemberdayaan masyarakat oleh Pemerintah Kecamatan belum dapat sepenuhnya terealisasikan, bahkan LPMD jarang berperan aktif dalam program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh camat di Kecamatan Panawangan. Kedua, kendala utama penyelenggaraan LPMD pemberdayaan masyarakat oleh Kecamatan Panawangan bermuara pada terbatasnya dana untuk program tersebut, dan kuranggnya koordinasi dari pihak Kecamatan Panawangan dengan pengurus LPMD begitupun Peran Camat dengan BPD sebagai koordinator belum berfungsi sebagaimana mestinya. Ketiga tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap kebijakan Pemerintah Kecamatan Panawangan dalam upaya penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat menuntut para pembuatan kebijakan ketika mengeluarkan produk hukum tidak sesuai dengan prinsip Al-maslahah mursalah (untuk kepentingan umum).

Actions (login required)

View Item