Kebijakan Kapolsek Jatinangor dalam menyelenggarakan keamanan dan ketertiban masyarakat Di Lingkungan Jatinangor

Nurhayati, Wida (2016) Kebijakan Kapolsek Jatinangor dalam menyelenggarakan keamanan dan ketertiban masyarakat Di Lingkungan Jatinangor. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_COVER.pdf Download (307kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2-ABSTRAK fix.pdf Download (268kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_DAFTAR IS1 fix skripsi.pdf Download (296kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_BAB I.pdf Download (759kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (574kB)
	Text (BAB III) 6_BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (583kB)
	Text (BAB IV) 7-BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (203kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (410kB)

Abstract

Masyarakat Jatinangor adalah kelompok masyarakat yang dipaksa untuk menerima semua perubahan dalam waktu yang singkat. Alasan ekonomi penyebab utama berubahnya masyarakat Jatinangor. Motivasi ingin memenuhi kebutuhan hidup kesehariannya menjadi faktor penyebab yang menggangu keamanan dan ketertiban masyarakat. Untuk menciptakan, menjaga dan melindungi masyarakat Indonesia dari segala bentuk ketidakamanan dan ketidaktertiban adalah tugas Kepolisian Republik Indonesia atau Polisi Sektor (Polsek). Penelitian ini berfokus pada masalah mengenai bagaimana menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) kebijakan kapolsek jatinangor dalam memberikan keamanan dan ketertiban kepada masyarakat berdasarkan UU No 2 tahun 2002 (2)Apa saja yang menjadi hambatan kapolsek jatinangor dalam memberikan keamanan dan ketertiban di daerah jatinangor (3) Bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap kebijakan kapolsek jatinangor dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum Soedjono yang berisikan Penegakkan hukum pelayanan pemerintah terhadap masyarakat dalam menjalin banyak kontak, yang bersifat konstan dan apabila tidak mengalami kontak secara langsung, paling tidak masyarakat dapat merasakan kontak dengan proses penegakan hukum melalui kehadiran personil polisi. Penegakan hukum bertugas memelihara dan menjamin agar hukum dipatuhi dan ditaati, berarti menciptakan ketertiban di dalam masyarakat, termasuk ketenangan dan kedamaian batiniah pribadi-pribadi. Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode studi kasus, melibatkan langsung objek yang diteliti. Pengumpulan dan penggunaan data secara teoritis, dilaksanakan berdasarkan studi kepustakaan atau dokumentasi, sementara untuk data empirik dilakukan berdasarkan observasi terlibat, wawancara mendalam kepada beberapa informan. Penelitian ini dilaksanakan di Polsek Jatinangor Sumedang, dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan mengurai, menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan penelitian ini. Penggunaan teknik analisis kualitatif ini mencakup semua data yang telah di peroleh. Hasil penilitian ini menunjukan bahwa untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di lingkungan Jatinangor kapolsek mengeluarkan kebijakan yang diturunkan dari Kapolri sebagai langkah antisipasi untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di lingkungan Jatinangor, diantaranya : (1) Giat patroli (2) Pelaksanaan penyuluhan secara door to door (3) Pemasangan spanduk himbauan (4) Pelaksanaan razia/ Operasi khusus pencurian kendaraan bermotor. Semua program kebijakan tersebut terlaksana, namun ada beberapa faktor-faktor yang menjadi hambatan dari kebijakan Kapolsek Jatinangor ini, adalah : (1) Kurangnya jumlah personil Polsek Jatinangor,(2) Sarana dan pra sarana yang kurang memadai, (3)Kurangnya partisipasi masyarakat. Adapun kaitannya antara konsep siyasah Dusturiyah dengan kebijakan Kapolsek Jatinangor adalah sama-sama memiliki tujuan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Maka dari itu, agar adanya kesesuaian antara hak yang harus di terima oleh rakyat dan kewajiban yang harus di berikan Negara terhadap rakyatnya. Negara dan rakyat memiliki tugas dan fungsi yang sama yaitu memelihara keamanan dan ketertiban Negara.

Actions (login required)

View Item