Peran Akuntan pada Organisasi Sektor Publik untuk mewujudkan Akuntabilitas Publik (Studi Penelitian pada Bagian Akuntansi dan Pelaporan di Biro Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat)

Indri Arisbayati, Indri (1211801056) (2015) Peran Akuntan pada Organisasi Sektor Publik untuk mewujudkan Akuntabilitas Publik (Studi Penelitian pada Bagian Akuntansi dan Pelaporan di Biro Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat). Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (145kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (103kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (113kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (446kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (484kB)
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (269kB)
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (468kB)
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (214kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (221kB)

Abstract

Empat Tahun Anggaran 2011 sampai 2014 Badan Pemeriksa Keuangan melahirkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Pemerintah Provinsi Jawa Barat atas kewajaran laporan keuangan. Untuk mencapai opini tertinggi dari BPK tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan capaian standar tertinggi dalam akuntansi. Bagian Akuntansi dan Pelaporan (Aklap) merupakan organisasi sektor publik yang berada di bawah Biro Keuangan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang mengelola dan mengkolaborasikan laporan keuangan dari 58 OPD. Di Aklap terdapat seorang akuntan yang bergelar SE., Ak., M.Ak., CA. beliau kepala subbagian akuntansi dan pelaporan keuangan satu, memiliki pendidikan dan pengalaman di bidang akuntansi, serta reputasi yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran akuntan pada organisasi sektor publik untuk mewujudkan akuntabilitas publik. Penting bagi perkembangan pemerintahan yang muncul dalam beberapa tahun terakhir, mencermin pada organisasi sektor publik yang dinilai baik dapat meraih dan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK. Hal ini dilakukan untuk mempelajari bagaimana peran fungsi seorang akuntan dalam membantu mewujudkan akuntabilitas publik. Kerangka pemikiran dalam skripsi ini variabel (X) Peran Akuntan, diambil dari kode etik profesi Ikatan Akuntan Indonesia yang berdimensi Tanggung jawab profesi, kepentingan umum, integritas, obyektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional, dan standar teknis. Variabel (Y) Akuntabilitas publik diambil dari teori Tjahya Supriatna yang berdimensi merumuskan prosedur dan mekanisme kerja, mempertanggungjawabkan hasil kerja, memberikan sanksi, menciptakan iklim informasi dan komunikasi yang terbuka dan transparan, dan terkendalinya kontrol sosial. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana peneliti melakukan penelitian secara langsung terhadap lembaga. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dengan menggunakan wawancara, pengamatan atau observasi, dan dokumentasi dalam bentuk tulisan, record dan foto. Metode analisis data yang digunakan adalah metode atau model Miles and Huberman, yaitu metode dengan melalui beberapa tahap yaitu reduksi data, display data, dan gambaran kesimpulan dan verifikasi data. Hasil penelitian ditemukan adanya peranan akuntan membantu dalam mewujudkan akuntabilitas publik. Artinya bahwa seorang akuntan di Aklap Pemprov Jawa Barat memenuhi prinsip etika profesi dan memenuhi prinsip akuntabilitas publik, berperan dalam mengawal dan menyusun laporan keuangan untuk kemudian diserahkan kepada atasan untuk diperiksa oleh BPK dan sebagai pertanggungjawaban kepada DPRD sebagai wakil dari rakyat. Hal ini merupakan bentuk pertanggungjawaban dari peranan akuntan pada organisasi sektor publik untuk mewujudkan akuntabilitas publik.

Actions (login required)

View Item