Jalaludin, Deden (2016) Peran camat dalam mengkoordinasikan peningkatan kesejahteraan masyarakat di kec. Jatinangor melalui UU No. 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
|
Text (COVER)
1_COVER.pdf Download (285kB) | Preview |
|
|
Text (ABSTRAK)
2_ABSTAK.pdf Download (275kB) | Preview |
|
|
Text (DAFTAR ISI)
3_DAPTAR ISI.pdf Download (195kB) | Preview |
|
|
Text (BAB I)
4_BAB I.pdf Download (449kB) | Preview |
|
Text (BAB II)
5_BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (779kB) |
||
Text (BAB III)
6_BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (965kB) |
||
Text (BAB IV)
7_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (192kB) |
||
Text (DAFTAR PUSTAKA)
8_DAPTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (403kB) |
Abstract
Pembangunan kesejahteraan social adalah usaha yang terencana dan melembaga yang meliputi berbagai bentuk intervensi social dan pelayanan social untuk memenuhi kebutuhan manusia serta mendukung terselenggaranya desentralisasi pembangunan kesejahteraan social dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan social,keseimbangan kesejahteraan antar wilayah. Kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan menjadi hal yang menarik untuk di analisis dan di deskripsikan karna pemerataan kesejahteraan antar desa hanya desa/kelurahan yang lokasinya strategis dengan perkotaan sajalah tingkat kesejahteraan maju dan berkembang. Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui Pelaksanaan Koordinasi Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial Di Kecamatan Jatinangor (2) untuk mengetahui aspek-aspek Kesejahteraan Sosial Di Kecamatan Jatinangor (3) untuk mengetahui Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaku koordinasi Pembangunan Kesejahteraan Sosial Di Kecamatan Jatinangor Tahun 2015. Penelitian ini bertolak dari kerangka pemikiran bahwa Terwujudnya kesejahteraan warga Negara dapat menciptakan struktur masyarakat atau Negara yang seimbang dan teratur dengan memberi kesempatan kepada semua warga Negara untuk membangun suatu kehidupan yang layak dan mereka yang lemah mendapatkan bantuan dari pemerintah. Karena lembaga pemerintah sebagai pemimpin mempunyai tugas utama untuk memajukan kesejahteraan. Penelitian ini menggunakan analisis Hukum normatif-Empiris, yaitu implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat..data dalam penelitian ini diperoleh melalui sumber data primer yaitu UU Tahun 2009 No.11 Tentang Kesejahteraan Sosial dan data sekunder yaitu dari bahan-bahan hasil fakta lapangan kinerja camat dan wawancara serta buku-buku yang berkaitan dengan pembangunan kesejahteraan social dan siyasah dusturiyah serta hal-hal yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang menjadi objek kajian penelitian. Hasil penelitian ini bahwa : (1) pelaksanaan koordinasi Camat Jatinangor di laksanakan dengan rapat bersama kepala desa dan pihak terkait. Dalam berkoordinasi Camat Jatinangor memberikan hak lebih dan penyuluhan pada desa yang tertinggal. (2) pendidikan dan kesehatan adalah aspek kesesjahteraan yang tidak dapat di pisahkan. Dalam mengkoordinasikan kesejahteraan pendidikan. Camat Jatinangor selalu rutin melalukan penyuluhan ke tiap-tiap sekolah yang berada sekitar di kecamatan Jatinangor. Di aspek kesehatan Camat Jatinangor bekerja sama dengan puskesmas dan melakukan penyuluhan di setiap desa (3) secara Asas tugas pemimpin negara Camat Jatinangor secara penuh melaksanakan tugasnya melihat dari kondisi objektif yang ada di kecamatan Jatinangor.
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Kesejahteraan masyarakat; Kesejahteraan sosial; Pelayanan Sosial; |
Subjects: | Constitutional and Administrative Law |
Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Program Studi Hukum Ketatanegaraan dan Politik Islam (Siyasah) |
Depositing User: | rofita fita robi'in |
Date Deposited: | 21 Nov 2019 02:01 |
Last Modified: | 21 Nov 2019 02:01 |
URI: | https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/27644 |
Actions (login required)
View Item |