Hak Ex Officio Hakim dalam melindungi hak-hak perempuan pada perkara cerai talak: Studi putusan nomor 9707/Pdt.G/2017/PA.Cmi

Mauliddina, Khoirunnisa (2019) Hak Ex Officio Hakim dalam melindungi hak-hak perempuan pada perkara cerai talak: Studi putusan nomor 9707/Pdt.G/2017/PA.Cmi. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (184kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (204kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (109kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (896kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (748kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (465kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (111kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (327kB) | Request a copy

Abstract

Pengadilan Agama Cimahi dalam memutuskan perkara Nomor: 9707/Pdt.G/2017/PA.Cmi memutuskan melebihi apa yang dimohonkan oleh Pemohon. Pemohon dalam permohonannya menyatakan agar pengadilan dapat memberikan izin Talak Satu Raj’i terhadap Termohon, akan tetapi Pengadilan Agama Cimahi memutus perkara melebihi apa yang dimohonkan oleh Pemohon. Selain itu penambahan amar tersebut tidak dicantumkan dalam tuntutan Termohon serta tidak ada disinggung dalam konvensi maupun rekonvensi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim, landasan hukum hakim, serta tinjauan hukum acara pengadilan agama terhadap penggunaan hak Ex Officio hakim dalam Putusan Nomor 9707/Pdt.G/2017/PA.Cmi tentang Cerai Talak. Penelitian ini bertitik tolak dari pemikiran bahwa seorang hakim mempunyai hak yang melekat karena jabatannya (ex officio) memutus perkara melebihi apa yang dituntut. Hal ini bertentangan dengan Pasal 178 ayat (3) bahwa hakim tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang disebut asas ultra petitum partium. Dalam pengambilan keputusan hakim perlu mempertimbangkan prinsip kemaslahatan, yakni menghindari dari kemadaratan dan menjaga kemanfaatannya. Penelitian ini menggunakan metode content analysis. Sumber data yang digunakan ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tahap studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil temuan penelitian ini bahwa, pertimbangan hakim dalam menggunakan hak ex officio nya adalah demi kemaslahatan untuk melindungi hak-hak mantan isteri sebagai bentuk perwujudan dari nilai kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Landasan hukum hakim yang digunakan bersumber dari hukum tertulis yaitu peraturan perundang-perundangan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 149 (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam tentang akibat putusnya perkawinan. Dalam tinjauan hukum acara pengadilan agama pada putusan nomor 9707/Pdt.G/2017/PA.Cmi bahwa hakim karena jabatannya (ex officio) melakukan contra legem dengan menjatuhkan putusan meskipun tidak ada permintaan/ tuntutan dari Termohon. Undang-Undang khusus perkawinan sebagai hukum formil khusus yang bersifat lex specialis, menyimpangi jalur hukum Pasal 178 ayat (3) HIR tentang Ultra Petitum Partium yang merupakan norma hukum yang bersifat lex generalis. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Hak Ex Officio Hakim dalam Melindungi Hak-Hak Perempuan pada Perkara Cerai Talak (Studi Putusan Nomor 9707/Pdt.G/2017/PA.Cmi) lebih kuat karena norma hukum khusus dapat mengesampingkan norma hukum yang bersifat umum (lex specialis derogat legi generalis).

Actions (login required)

View Item