Analisis hukum atas putusan Pengadilan Agama Kendal nomor 11 tahun 2008 tentang hibah lebih dari sepertiga bagian

Firdaus, Abdurrazaq (2019) Analisis hukum atas putusan Pengadilan Agama Kendal nomor 11 tahun 2008 tentang hibah lebih dari sepertiga bagian. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (280kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (201kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (201kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (608kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (786kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (582kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (201kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (437kB) | Request a copy

Abstract

Pada tahun 1989 seseorang telah menghibahkan setengah hartanya berupa tanah pekarangan beserta rumah di atasnya kepada pemohon yang berstatus anak angkat penghibah, kemudian setengah harta yang lain dijual kepada seseorang. Kondisi penghibah pada saat menghibahkan hartanya tidak mempunyai satupun ahli waris. Selain itu, pemohon telah merawat penghibah hingga penghibah meninggal dunia. Kemudian, pada tahun 2008 pemohon mengajukan permohonan pengesahan hibah tersebut ke Pengadilan Agama Kendal untuk mendapatkan kepastian hukum harta hibah, dan guna memproses pemisahan sertifikat tanah tersebut. Majelis Hakim menetapkan dengan menyatakan sah hibah yang dilakukan penghibah kepada pemohon berupa harta lebih dari sepertiga bagian tersebut. Walaupun dalam KHI Pasal 210 Ayat (1) disebutkan bahwa harta hibah dibatasi sebanyak-banyaknya sepertiga bagian, akan tetapi Majelis Hakim tetap mengesahkan harta hibah lebih dari sepertiga bagian tersebut. Tentu penetapan dalam perkara ini menjadi hal yang menarik untuk diteliti. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang bagaimana pertimbangan hakim, landasan hukum, dan metode penemuan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara tersebut. Lahirnya sebuah putusan tidak terlepas dari peran hakim dalam menerapkan atau menemukan hukum, guna penyelesaian perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama. Undang-undang melarang hakim menolak perkara dengan dalih tidak terdapat aturan yang mengatur atau kurang jelas, melainkan hakim harus menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini menjadi dasar bagi seorang hakim dalam menerapkan hukum baik hukum tertulis maupun tidak tertulis. Selain itu, aturan tersebut membuka peluang hakim dalam melaksanakan penemuan hukum dengan metode-metode yang lazim digunakan oleh hakim di Indonesia. Proses penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian Content Analisys, yakni dengan menganalisis isi dari suatu teks dalam hal ini adalah putusan nomor 11/Pdt.P/2008/PA.Kdl., sebagai data primer. Sedangkan data sekunder yang digunakan antara lain buku atau tulisan lain yang berhubungan dengan penelitian, didukung dengan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi (pengumpulan data atau berkas) dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, penulis berkesimpulan bahwa terdapat empat alasan hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut, yakni unsur hibah yang terpenuhi, perawatan tanah hibah oleh Pemohon, hasil penafsiran Pasal 210 KHI, dan fakta mengenai tidak adanya ahli waris. Majelis hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut menggunakan Pasal 210 ayat (1) KHI yang ditafsirkan sebagai landasan hukumnya. Metode penemuan hukum yang digunakan majelis hakim adalah metode interpretasi teleologis/sosiologis, yakni dengan melihat tujuan kemasyarakatan dalam aturan tersebut. Tujuan adanya pembatasan tersebut adalah agar tidak ada hak-hak ahli waris yang terganggu dengan hibah yang dilakukan.

Actions (login required)

View Item