Tinjauan hukum ekonomi Syariah terhadap akad ijarah dalam pembiayaan BSM implan PNS di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Garut

Fathoni, Muhammad Rizal (2020) Tinjauan hukum ekonomi Syariah terhadap akad ijarah dalam pembiayaan BSM implan PNS di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Garut. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (30kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (42kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftar isi.pdf Download (125kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (389kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (541kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (541kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (121kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (190kB) | Request a copy

Abstract

Pembiayaan BSM Implan PNS menggunakan akad ijarah ialah pembiayaan yang dilakukan secara berkelompok yang diberikan oleh Bank Syariah Mandiri kepada PNS/CPNS untuk pembiayaan jasa berupa jasa sekolah atau kesehatan. Dalam pelaksanaannya Bank hanya bertindak sebagai penyedia dana dan jasa yang diperoleh nasabah berasal dari pihak ketiga. Sedangkan dalam praktek pembiayaannya bank tidak melakukan akad wakalah dengan pihak terkait. Adapun yang dimaksud akad wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang yang disebut pihak pertama kepada pihak kedua yang telah diberikan wewenang. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses pembiayaan BSM Implan PNS menggunakan akad ijarah serta tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan pembiayaan BSM Implan PNS di BSM KC Garut. Penelitian ini bertitik tolak dari FATWA DSN MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah yang menyatakan bahwa kewajiban Lembaga Keuangan Syariah adalah menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan nasabah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif, yakni dengan mendeskripsikan data yang telah diperoleh berdasarkan kajian-kajian literatur yang berkaitan dengan pembahasan mengenai pelaksanaan BSM Implan PNS. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi kepustakaan. Adapun sumber data primer berasal dari pihak bank dan data sekunder berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa: pertama, pada pelaksanaan pembiayaan BSM Implan PNS ini bank hanya berperan sebagai lembaga penyedia dana dengan memberikan sejumlah dana langsung ke rekening nasabah untuk diberikan kepada pihak ketiga (sebagai penyedia jasa) namun tidak menggunakan akad wakalah atau bukti pelimpahan kuasa dari bank kepada nasabah. Kedua, berdasarkan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, pelaksanaan pembiyaaan BSM Implan PNS di BSM KC Garut adalah sah. Namun, diperlukan penggunaan akad wakalah sebagai akad pelengkap untuk menyempurnakan penggunaan akad ijarah dalam pembiayaan BSM Implan PNS ini. Hal tersebut dikarenakan: (1) Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 09/DSN-MUI/VI Tahun 2000 tentang pembiayaan ijarah pada bagian ketiga poin kewajiban lembaga keuangan syariah adalah menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan. (2) berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/SEOJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah menyatakan bahwa dalam kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan atas dasar akad ijarah bank bertindak sebagai pemilik dan/atau pihak yang mempunyai hak penguasaan atas obyek sewa baik berupa barang atau jasa, yang menyewakan obyek sewa dimaksud kepada nasabah sesuai kesepakatan.

Actions (login required)

View Item