Analisis putusan MA terkait pengabulan gugatan PKPU No 20 Tahun 2018 tentang larangan mantan narapidana koruptor menjadi calon anggota Legislatif dalam perspektif Siyasah Dusturiyah

Ali, Irfan (2019) Analisis putusan MA terkait pengabulan gugatan PKPU No 20 Tahun 2018 tentang larangan mantan narapidana koruptor menjadi calon anggota Legislatif dalam perspektif Siyasah Dusturiyah. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (65kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (116kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (55kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (348kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (461kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (132kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (306kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (221kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (152kB) | Request a copy

Abstract

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu, sebagai salah satu lembaga mandiri, Komisi Pemilihan Umum diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Rumusan masalah di dalam skripsi ini adalah 1. mekanisme KPU dalam menetapkan PKPU no 20 Tahun 2018, 2. Bagaimana dampak dari Putusan MA tersebut terhadap Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 dan 3. Bagaimana pandangan siyasah dusturiyah terhadap mantan narapidana yang mencalonkan menjadi anggota legislatif. Secara institusional dalam konsep negara Islam dikenal tiga institusi pelaksana kekuasaan kehakiman. Institusi tersebut meliputi Wilayah al-Qada’, Wilayah al-Mazalim, dan Wilayah al-Hisbah. Wilayah al-Mazalim sebagai lembaga peradilan yang menyelesaikan penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan/hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar HAM. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian lapangan, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan turun kelembaga terkait dengan meminta data dan wawancara bersama lembaga KPU, literatur, menelaah dari pendapat yang mempunyai hubungan relevan dengan permaslahan peneliti. Metode pengumpulan data dilakukan melalui sumber-sumber literatur yang tersedia di dalam sumber data primer dan sumber data sekunder Berdasarkan hasil analisis dan penelitian, dapat disimpulkan bahwa 1. Dalam mekanisme pembuatan peraturan KPU No 20 Tahun 2018 terdapat tahapan konsultasi bersama DPR dan pemerintah atau rapat harmonisasi dengan kementrian hukum dan HAM namun hasil konsultasi tersebut tidak di isi sertakan dalam rancangan Peraturan KPU 2. Pertimbangan MA dalam memutuskan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 bertentangan dengan Undang￾Undangan Nomor 7 Tahun 2017 dalam putusan Nomor 46/PHUM/2018, MA berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang￾Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur ketentuan pembatasan hak seseorang 3. Bahwa dalam Siyasah Dusturiyah dalam menetapkan hukum diantara manusia, baik yang berselisih dengan manusia lain atau tanpa perselisihan. Maka menetapkan putusan dengan adil sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah SWT, yaitu tidak memihak kecuali kepada kebenaran dan tidak pula menjatuhkan sanksi kecuali kepada yang melanggar

Actions (login required)

View Item