Sanksi bagi pelaku perkosaan dalam pasal 285 kuhp persfektif hukum pidana islam

Yoga, Hasyim Andi (2019) Sanksi bagi pelaku perkosaan dalam pasal 285 kuhp persfektif hukum pidana islam. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (170kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (183kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftar isi.pdf Download (131kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab 1.pdf Download (431kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (474kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (498kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (122kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftar pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (249kB) | Request a copy

Abstract

Tingginya jumlah kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia membuat penegakan hukumannya dihadapkan pada posisi yang sulit. Tindak pidana kejahatan perkosaan saat ini merupakan salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang di atur dalam buku KUHP bab II tentang kejahatan umum, yang menghilangkan pada kehormatan seseorang baik itu nama baik ataupun keselamatan seseorang tersebut. Hal ini disebabkan telah terjadi disintegrasi sosial yang ada dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk : Pertama, mencari sanksi pelaku perkosaan dalam hukum positif dengan acuan KUHP pasal 285 menyebutkan secara langsung suatu klasifikasi tindak pidana bahwa yang melanggar ketentuan dan melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap seseorang dengan ancaman kekerasan terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kedua, mencari sanksi perkosaan dalam hukum Islam termasuk dalam hukuman had. sedangkan ancaman kekerasan yang dilakukan didalamnya adalah jarimah tazir yang diserahkan kepada Hakim. Ketiga, mencari relevansi hukum positif pasal 285 KUHP dengan Hukum Islam Yaitu termasuk kedalam kategori Had / Ta’jir yaitu sanksi dijatuhkan oleh ulil amri atau hakim serta dibuatkannya peraturan daerah yang mengenai hukum perkosaan. Tindak pidana perkosaan merupakan kasus pidana dengan angka tertinggi. Prioritas tersebut sacara langsung menjadi ancaman bagi pemerintah Indonesia. pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah dengan cara memperkenalkan education sex pada anak dikalangan remaja sebagai upaya pencegahan akan terjadinya kasus perkosaan tersebut. pada akhirnya kebijakan pemerintah Indonesia yang dilakukan akan berpengaruh pada tinggi dan rendahnya pada kasus perkosaan. Metode penelitian yang digunakan adalah content analysis yang ditunjukan untuk menjelaskan suatu masalah yang bersifat teoritik dan normatif berdasarkan isi atau materi yang terdapat dalam berbagai literatur atau teks. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Teknik penelitian yang digunakan adalah metode deduksi dan library research yang ditunjukan untuk mendalami pemahaman terhadap bahan-bahan yang tertulis dibuku dan kitab yang berkaitan dengan judul. Adapun sumber data yang digunakan yaitu: Data primer dan Data sekunder. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa, Pertama, sanksi tindak pidana bagi pelaku perkosaan dalam pasal 285 KUHP adalah pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, Kedua, sanksi tindak pidana bagi pelaku perkosaan menurut hukum Islam ialah Had dan disertakan hukum tambahan karena diacam dengan kekerasan dengan hukumana tazir (di rajam atau di penjara). Ketiga, relevansi hubungan antara sanksi tindak pidana perkosaan dalam hukum positif dan hukum Islam sama-sama bertujuan sebagai sarana pendidikan dan untuk tindakan preventif atau pencegahan agar tidak ada kejadian serupa dikemudian hari.

Actions (login required)

View Item