Pratiwiningrum, Muizzta (2019) Hubungan penilaian kinerja dengan peningkatan pajak daerah berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 001 Tahun 2019 Ditinjau dari Siyasah Maliyah. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
|
Text (COVER)
1_cover.pdf Download (72kB) | Preview |
|
|
Text (ABSTRAK)
2_abstrak.pdf Download (45kB) | Preview |
|
|
Text (DAFTAR ISI)
3_daftarisi.pdf Download (51kB) | Preview |
|
|
Text (BAB I)
4_bab 1.pdf Download (125kB) | Preview |
|
Text (BAB II)
5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (175kB) | Request a copy |
||
Text (BAB III)
6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (91kB) | Request a copy |
||
Text (BAB IV)
7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (126kB) | Request a copy |
||
Text (BAB V)
8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (59kB) | Request a copy |
||
Text (DAFTAR PUSTAKA)
9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (67kB) | Request a copy |
Abstract
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kinerja pegawai pajak yang dirasa kurang maksimal. Hal ini terlihat dari pendapatan pajak yang fluktuatif dan cenderung menurun serta dalam beberapa mata pajak pendapatannya, tidak mencapai target, padahal pegawai pajak telah mendapat pelatihan, bimtek serta tunjangan kinerja dinamis sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 001 Tahun 2019. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan penilaian kinerja pegawai dengan peningkatan pajak daerah berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 001 tahun 2019, hambatan dalam hubungan penilaian kinerja pegawai dengan peningkatan pajak daerah kota Bandung dan cara mengatasinya di tahun 2017 sampai triwulan ke 1 tahun 2019 serta tinjauan siyasah maliyah terhadap upaya mengatasi hambatan hubungan kinerja pegawai dengan peningkatan pajak daerah. Menurut C.F Strong pemerintah mempunyai kewenangan yang dapat digunakan untuk memelihara kedamaian dan keamanan negara baik dari dalam maupun luar, jika dilihat dari pandangan siyasah maka pemimpin sekaligus penegak hukum, yang memiliki wilayah konstitusional,memilki peran penting dalam mengendalikan kehidupan bermasyarakat baik dalam aspek hukum, ekonomi, sosial, politik dan lain sebagainnya, dengan tujuan maslahat untuk seluruh rakyat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini kualitatif. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah penilaian kinerja, pendapatan pajak, daerah dna tinjauan siyasah maliyah. Data yang digunakan adalah data primer, dengan teknik pengumpulan data menggunakan analisis dokumentasi. Berdasarkan penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa, penilaian kinerja pegawai memiliki hubungan terhadap pendapatan daerah, karena apabila kinerja pegawai pajak maksimal maka target yang telah ditetapkan pun akan tercapai, guna meningkatkan kinerja pegawai harus didukung oleh pemerintah melalui pemberian pelatihan, bimtek dan kesejahteraan pegawai, berupa pemberian tambahan penghasilan pegawai, yaitu TKD yang diberikan ketika pegawai melakukan pekerjaannya secara maksimal dan memenuh indikator yang telah ditetapkan.Tinjauan siyasah maliyah dalam penelitian ini membahas mengenai teori tujuan negara, kewajiban negara, dan tanggung jawab negara, yang konsepnya telah diterapkan, sebagai upaya meningkatkan pendapatan pajak daerah Kota Bandung.
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Kinerja Pegawai; Pajak Daerah; Siyasah Maliyah; |
Subjects: | Fikih (Fiqih, Fiqh), Hukum Islam > Jizyah, Pajak dalam Islam Political Process Law > Organization and Management of Law Constitutional and Administrative Law > Constitutional Law of Indonesia |
Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Program Studi Hukum Ketatanegaraan dan Politik Islam (Siyasah) |
Depositing User: | muizzta pratiwi ningrum |
Date Deposited: | 24 Jan 2020 08:55 |
Last Modified: | 11 Feb 2020 03:07 |
URI: | https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/29001 |
Actions (login required)
View Item |