Kewenangan lembaga catatan sipil menuruti Undang Undang nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan ditinjau dari hukum tata negara islam

Rohaina, Nina (2017) Kewenangan lembaga catatan sipil menuruti Undang Undang nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan ditinjau dari hukum tata negara islam. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (293kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (284kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (178kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (630kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (445kB)
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (696kB)
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (113kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (577kB)

Abstract

Lembaga catatan sipil merupakan lembaga pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk mengatur tentang kependudukan seseorang, menertibkan akta kependudukan dalam bentuk data outentik. Sementara itu, dalam kajian ketatanegaraan Islam terdapat sejumlah teori yang berhubungan dengan catatan sipil yaitu teori tentang wilayat al-Naqib. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Kewenangan lembaga catatan sipil menurut Undang-undang Nomor 24 tahun 2013. 2) Kewenangan lembaga catatan sipil menurut hukum tata negara Islam. 3) Analisis kewenangan lembaga catatan sipil menurut Undang-undangNomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jika di tinjau dari hukum Tata Negara Islam. Penelitian ini berasal dari pemikiran Siyasah Dusturiyah yakni hubungan antara lembaga yang satu dengan lembaga yang lainnya, pengaturan Undang- undang berdasarkan syari’at Islam dan pengaturan yang mengacu pada prinsip- prinsip yang digali dari al-Qur’an dan al-Hadis yang di implementasikan dalam sebuah peraturan perundang-undangan yang mempunyai tujuan untuk memberi kemaslahatan kepada semua orang dengan adanya kewenangan lembaga catatan sipil. Metode yang digunakan dalam penellitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah kepustakaan (library research) yang bersifat deskriptif-analisis. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Bahan Hukum primernya yaitu UU No 23 tahun 2006 yang diubah menjadi UU No 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1) Lembaga catatan sipil adalah lembaga pemerintah, lembaga administrasi Negara yang bertugas, berfungsi mencatat peristiwa dalam keluarga, selain itu lembaga ini berwenang menerbitkan data kependudukan dan kewarganegaraan sebagaimana yang tercantum dalam UU Nomor 24 tahun 2013 pasal 8 tentang Administrasi Kependudukan. 2) Dalam kitab al-Ahkam al-Shaltaniyah karangan Abi Ya’la Muhamad Bin Husaeni Far’i Hanbali lembaga catatan sipil disebutnya Wilayat al- Naqib, dalam hal ini wilayat al-naqib ini mempunyai 2 kewenangan yaitu kewenangan khusus dan umum. Kewenangan khusus merupakan kewenangan untuk menjaga nasab seseorang saja sedangkan, kewenangan umum selain dengan mengurus keperdataan juga mempunyai kewenangan untuk mengawinkan seseorang yang tidak mengetahui nasabnya dan bias untuk menjatuhkan hudud 3) Teori kelembagaan catatan sipil yang ada di Indonesia terdapat perbedaan dengan teori kelembagaan ketatanegaraan Islam pada dasarnya lembaga yang ada di Indonesia hanya mengatur tentang keperdataan seseorang saja akan tetapi pada konsep kelembagaan ketatanegaraan Islam lembaga ini berwenang untuk mengatur hal lainnya seperti menjatuhkan hudud dan mengawinkan seseorang yang tidak mengetahui nasabnya.

Actions (login required)

View Item