Penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara ditinjau dari siyasah dusturiyah: Analisis sengketa kewenangan gubernur DKI Jakarta secara vertikal dan horizontal

Insyirah, Yusril (2017) Penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara ditinjau dari siyasah dusturiyah: Analisis sengketa kewenangan gubernur DKI Jakarta secara vertikal dan horizontal. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (139kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (158kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (150kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (357kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (482kB)
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (374kB)
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (220kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (173kB)

Abstract

Setiap lembaga negara memiliki kewenangan tertentu secara terbatas sebagaimana disebutkan dalam landasan hukum berdirinya lembaga negara. Hal ini merupakan wujud dari pemisahan kekuasaan dalam negara hukum. Tugas dan kewenangan merupakan simbolisasi hubungan antara lembaga dan aktivitasnya. Prinsip checks and balances digunakan untuk mengatur keseimbangan antar lembaga negara dalam melaksanakan wewenanganya karena perlu adanya saling kontrol dan saling mengendalikan satu sama lain. Hubungan kewenangan antar lembaga negara seringkali banyak potensi sengketa yang dapat terjadi dan memerlukan penyelesaian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sengketa kewenangan yang terjadi antara Gubernur DKI Jakarta secara vertikal dan horizontal, mendeskripsikan penyelesaian sengketa tersebut dalam sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan norma-norma yang berlaku, dan menganalisis tinjauan siyasah dusturiyah terhadap penyelesaian sengketa tersebut. Penyelesaian sengketa lembaga negara dalam penelitian ini menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa yang ditawarkan oleh Al-Quran yakni perdamaian (al-sulh) sebagai salah satu prinsip dalam siyasah dusturiyah. Pada dasarnya setiap sengketa yang terjadi antara orang-orang yang beriman harus diselesaikan dengan damai (ishlah). Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah jenis penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pertama, terdapat tiga sengketa yang terjadi antara Gubernur DKI Jakarta secara vertikal dan horizontal yaitu (1) sengketa kewenangan antara Gubernur DKI Jakarta dengan Mentri Dalam Negeri (Mendagri) terkait dengan pengelolaan GBK pada tahun 2003, (2) Sengketa kewenangan antara Gubernur DKI Jakarta dengan Mentri Koordinator Kemaritiman terkait dengan pemberian izin reklamasi pada tahun 2016 dan (3) Sengketa kewenangan antara Gubernur DKI Jakarta dengan DPRD DKI terkait dengan penyusunan APBD tahun 2015. Kedua, Penyelesain sengketa yang terjadi di Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta antara Gubernur DKI dengan lembaga negara lainnya menurut sistem ketatanegaraan Indonesia ini adalah dengan menggunakan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) yakni diluar pengadilan atau non-ligitasi dengan cara melakukan perdamaian antara para pihak yang bersengketa. Ketiga, Tinjauan siyasah usturiyah terhadap penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara dengan teori al-sulh serta prinsip-prinsip lain yang tertuang dalam siyasah dusturiyah menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian dan telah sejalan.

Actions (login required)

View Item