Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pengelolaan wakaf uang di KSPPS BMT Al-Amanah Situraja Kabupaten Sumedang

Agustiani, Merry Merdika (2019) Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pengelolaan wakaf uang di KSPPS BMT Al-Amanah Situraja Kabupaten Sumedang. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (124kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (121kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (225kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (487kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (582kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (499kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (126kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (266kB) | Request a copy

Abstract

Wakaf merupakan ibadah harta untuk kesejahteraan masyarakat yang memiliki posisi penting dan strategis. Pada awal perkembangannya jenis wakaf hanya berupa wakaf tanah. Namun, manfaat wakaf tanah ini kurang dapat dirasakan dan didayagunakan secara optimal. Maka dilakukan inovasi terkait jenis benda yang dapat diwakafkan selain tanah yaitu uang. Hal ini berdasarkan penilaian bahwa wakaf sangat berpotensi meraih nilai yang besar dibandingkan wakaf tanah. Salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang menyediakan program wakaf uang sebagai sarana investasi adalah KSPPS BMT Al-Amanah Situraja Kabupaten Sumedang dengan tujuan untuk kesejahteraan umat. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui: (1) Mekanisme Wakaf Uang di KSPPS BMT Al-Amanah, (2) Faktor yang Mempengaruhi Nazhir Tidak Menggunakan Haknya Sebesar 10% dalam Hasil Pengelolaan Wakaf Uang, (3) Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sah Tidaknya Hak Nazhir dalam Pengelolaan Wakaf Uang. Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa wakaf diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dimana pada pasal 12 dijelaskan bahwa pihak nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarannya tidak melebihi 10% (sepuluh persen). Namun pada praktiknya di KSPPS BMT Al-Amanah Situraja ini mengenai imbalan yang diperuntukan bagi pihak nazhir tidak dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Metode yang digunakan dalam penelitian ini disusun berdasarkan metode deskriptif analitis, sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan observasi, wawancara, studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Dalam metode deskriptif analitis ini sumber data yang digunakan adalah data primer berupa hasil wawancara dengan staff Perwakafan KSPPS BMT Al-Amanah Situraja, serta data sekunder berupa buku-buku, karya ilmiah, skripsi, jurnal, dan sumber bacaan lain yang mendukung dan ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Mekanisme Wakaf Uang di KSPPS BMT Al-Amanah termasuk program baru yang bertujuan untuk membeli kendaraan berupa ambulance dan pembelian tanah yang akan dialokasikan untuk pembagunan sarana pendidikan umat Islam yaitu Pesantren Ekonomi Syariah. (2) Faktor yang Mempengaruhi Nazhir Tidak Menggunakan Haknya Sebesar 10% dalam Hasil Pengelolaan Wakaf Uang yaitu: Pertama, dana pengelolaan wakaf uang masih dibebani oleh hutang angsuran bulanan sehingga belum bisa menutupi biaya operasional objek wakaf. Kedua, target dana wakaf belum tercapai karena masih kurangnya jumlah wakif yang menjadi faktor utama dalam pencapaian sarana pemberdayaan umat tersebut. (3) Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sah Tidaknya Hak Nazhir dalam Pengelolaan Wakaf Uang terhadap apa yang telah dilakukan oleh nazhir wakaf uang KSPPS BMT Al-Amanah dengan tidak mengambil haknya sebesar 10% adalah sah.

Actions (login required)

View Item