Penegakan hukum terhadap pelanggaran melawan arus bagi pengendara kendaraan bermotor roda dua dihubungkan dengan pasal 106 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan: Studi kasus di Polrestabes Bandung Tahun 2016 s/d 2018

Rosman, Rizky Apriyanda (2019) Penegakan hukum terhadap pelanggaran melawan arus bagi pengendara kendaraan bermotor roda dua dihubungkan dengan pasal 106 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan: Studi kasus di Polrestabes Bandung Tahun 2016 s/d 2018. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (212kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (288kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (203kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (469kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (586kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (615kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (204kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (399kB) | Request a copy

Abstract

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah di Indonesia. Untuk menciptakan ketertiban dan kelancaran dalam berlalu lintas, pengguna kendaraan bermotor harus menaati aturan yang berlaku dalam berlalu lintas, salah satunya yaitu ketentuan Pasal 106 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengenai rambu perintah atau rambu larangan. Namun, di wilayah Hukum Polrestabes Bandung mengenai ketentuan Pasal tersebut masih banyak dilanggar, dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan 2018 terjadi peningkatan kasus pelanggaran pelanggaran melawan arus. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakkan hukum, kendala yang dihadapi, dan upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung untuk melakukan proses penegakkan hukum terhadap pelanggar melawan arus. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Lawrence Meir Friedman yang mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yaitu struktur hukum (Legal Stucture) yaitu aparat penegak hukum, substansi hukum (Legal Substance) yaitu perangkat perundang-undangan, dan budaya hukum (Legal Culture) yakni hukum yang hidup (living law) yang dianut masyarakat serta Pasal 106 ayat (4) UU LLAJ. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriftif analitis dengan pendekatan yuridis empiris. Sumber data terdiri dari primer yaitu dokumen hasil penelitian dan sekunder bahan Undang-undang serta bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian. Jenis data yang digunakan adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data digunakan studi kepustakaan, lapangan, dan dokumen. Metode analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif, data yang dihasilkan adalah pengamatan dari pihak yang terlibat dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran melawan arus yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penegakkan hukum bagi pelanggar berupa penerapan sanksi pidana tilang dan pelaksanaan Pasal 106 ayat (4) terhadap Pelanggaran Melawan Arus masih belum efektif mengingat kesadaran hukum masyarakat dan kinerja Kepolisian yang masih belum maksimal. Kendala yang dihadapi yaitu terbatasnya sumber daya manusia (Kepolisian), dan kesadaran masyarakat, kendaraan serta jalan. Adapun upaya yang dilakukan Kepolisian yaitu melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Dinas Perhubungan, dan TNI untuk melakukan operasi zebra, simpatik lodaya, patuh dan pemeriksaan insidental, selain itu melakukan sosialisasi Dikmas Lantas.

Actions (login required)

View Item