Aspek yuridis perlindungan jaminan kesehatan karyawan yang tidak didaftarkan BPJS dihubungkan dengan pasal 6 peraturan presiden republik indonesia nomor 111 tahun 2013 :Studi kasus PT Yashila Eka Karya Bandung

listari, listari (2019) Aspek yuridis perlindungan jaminan kesehatan karyawan yang tidak didaftarkan BPJS dihubungkan dengan pasal 6 peraturan presiden republik indonesia nomor 111 tahun 2013 :Studi kasus PT Yashila Eka Karya Bandung. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_CAVER - Copy.pdf Download (91kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) abstrak.pdf Download (46kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) DAFTAR ISI.pdf Download (53kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I.pdf Download (297kB) | Preview
	Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (209kB) | Request a copy
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (212kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (49kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (133kB) | Request a copy

Abstract

Perlindungan tenaga kerja adalah perlindungan yang diupayakan untuk menjaga hak-hak dasar dari pekerja. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia No 111 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Pasal 6 ayat (3) angka 1 menyatakan bahwa pemberi kerja harus menjaminkan perlindungan terhadap tenaga kerjanya yaitu dengan memberikan jaminan sosial pekerja. Tatapi pada realitanya masih banyak perusahaan masih anggap sepele tentang perihal ini. Sedangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 ayat (1) sudah jelas harus menjamin perlindungan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum jaminan kesehatan yang dapat dilakukan karyawan yang tidak terpenuhinya jaminan kesehatan karyawan yang tidak didaftarkan BPJS dihubungkan dengan Pasal 6 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan dan untuk mengetahui akibat hukum tidak terpenuhinya jaminan kesehatan karyawan yang tidak didaftarkan BPJS. Konsep kerangka pemikiran ini berdasarkan kepada teori perlindungan hukum, Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Preturan Presiden Republik Indonesia No 111 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan, Undang-Undang No 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja, Undang-Undang No 40 Tahun 2004 Tentang Jaminan Social Nasional, Undang-Undang No 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Undang-Undang No 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Penelitian ini menggunakan metode penelitian diskriptif-analisis yaitu penelitian yang mengambarkan sistematis terkait dengan aspek hukum perlindungan jaminan kesehatan karyawan yang tidak didaftarkan BPJS dengan pendekatan yuridis-empiris dengan studi kasus di PT Yashila Eka Karya Bandung serta mengunakan jenis data kualitatif yaitu dengan memberikan gambaran menggunakan kata-kata dengan analisis data hasil penelitian kepustakaan, wawancara serta dokumentasi terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan: perlindungan yang digunakan ada 2 (dua) yaitu perlindungan preventif dan represip, selain dari perlindungan ini perusahaan juga menyedakan kotak P3K dan mengadakan penyuluhan terhadap ketenaga kerja demi menanggulangi resiko kecelakaan kerja. Akibat yang dialami oleh perusahaan karena tidak mendaftarkan karyawannya adalah mendapatkan surat teguran dengan No 756/1159/PK.WLL.IV.BDG dan sanksi administrasi sebesar keruguan yang dialami oleh karyawa.

Actions (login required)

View Item