Dualisme peraturan yang mengatur eksistensi BMT antara POJK nomor 30/ POJK.05/ 2014 dan PERMEN.KOP nomor 11/ PER/ M.KUKM/ XII/ 2017 tentang dewan pengawas syariah (DPS)

Wulandari, Septiani (2019) Dualisme peraturan yang mengatur eksistensi BMT antara POJK nomor 30/ POJK.05/ 2014 dan PERMEN.KOP nomor 11/ PER/ M.KUKM/ XII/ 2017 tentang dewan pengawas syariah (DPS). Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (57kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (272kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (119kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (673kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (563kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (261kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (171kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (386kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya Permen.Kop Nomor: 11/ PER/ M.KUKM/ XII/ 2017. Pada BAB.2 Bagian ke-1 Pasal 2 Point 3 dijelaskan bahwa koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS). Selain itu DPS pada Baitul Mal Wa Tamwil (BMT)/ Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) tidak hanya diatur dalam PERMEN.KOP, akan tetapi diatur pula oleh regulasi lain yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/ POJK.05/ 2014, yang mana satu lemaga diatur oleh dua ketentuan yang ternyata isinya berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perbandingan Substansi Hukum Antara POJK No. 30/ POJK. 05/ 2014 Dengan PERMEN.KOP No.11 /PER /M.KUKM /XII /2017 Tentang Dewan Pengawas Syariah, dan Analisis Kritis Terhadap Keberadaan POJK No. 30/ POJK. 05/ 2014 Dengan PERMEN.KOP No.11 /PER /M.KUKM /XII /2017 Tentang Dewan Pengawas Syariah. Penelitian ini bertitik tolak pada Al- Qur’an dan Hadits, Selain itu Baitul Mal Wa Tamwil di ikuti oleh beberapa peraturan yang menaunginya, Diantaranya: Permen.Kop Nomor: 11/PER/ M.KUKM/ XII/ 2017 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/ POJK.05/ 2014. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk mengadakan penelusuran terhadap peraturan- peraturan dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini berdasarkan data yang terkumpul menunjukan bahwa 1) terdapat beberapa perbedaan substansi hukum antara POJK No. 30/ POJK. 05/ 2014 dan PERMEN.KOP No.11 /PER /M.KUKM /XII /2017 diantaranya: Dalam POJK DPS terdiri atas 1 (satu) orang ahli syariah sedangkan Permen.Kop DPS paling sedikit 2 (dua) orang dan minimal 1 (orang) wajib memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan DSN- MUI. Selanjutnya dalam POJK DPS diangkat dalam RUPS sedangkan Permen.Kop DPS di tetapkan oleh rapat anggota tahunan. Selain itu dalam POJK DPS dilarang melakukan rangkap jabatan sedangkan di dalam Permen.Kop DPS dapat merangkap jabatan pada KSPPS/ USPPS Koperasi lain. Dan dalam POJK DPS wajib menyelenggarakan rapat DPS secara berkala paling sedikit 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun sementara di dalam Permen. Kop DPS melaporkan pelaksanaan tugas paling sedikit 1(satu) tahun sekali, 2)Analisis kritisnya yang memungkinkan terjadi perbedaan substansi hukum antara POJK No. 30/ POJK. 05/ 2014 Dengan PERMEN.KOP No.11 /PER /M.KUKM /XII /2017 Tentang Dewan Pengawas Syariah yaitu adanya ketidak sesuaian operasional yang dilakukan BMT yang mana legalitas kelembagaan KSP berada dalam yurisdiksi Kemen.Kop UKM, namun legalitas usaha berupa izin operasionalnya menjadi ranah OJK, adanya perbedaan substansi hukum pada kedua peraturan tersebut menjadikan DPS tidak ada kepastian hukum dalam tupoksinya karena ganda pengawasan.

Actions (login required)

View Item