Prinsip kedaruratan dalam hukum Islam dan relevansinya dengan pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dalam hukum ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Nurhakim, Agus (2019) Prinsip kedaruratan dalam hukum Islam dan relevansinya dengan pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dalam hukum ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Doktoral thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_Cover_Agus Nurhakim.pdf Download (290kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_Abstrak_Agus Nurhakim.pdf Download (369kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_Daftar Isi_Agus Nurhakim.pdf Download (277kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_Bab 1_Agus Nurhakim.pdf Download (1MB) | Preview
	Text (BAB II) 5_Bab 2_Agus Nurhakim.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_Bab 3_Agus Nurhakim.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_Bab 4_Agus Nurhakim.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_Bab 5_Agus Nurhakim.pdf Restricted to Registered users only Download (256kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_Daftar Pustaka_Agus Nurhakim.pdf Restricted to Registered users only Download (488kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kontroversi di kalangan ahli hukum tentang pembentukan Perppu sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan yang dikonsepsikan untuk menyelesaikan suatu “hal ihwal kegentingan yang memaksa”. Konsep darurat dalam hukum Islam perlu menjadi salah satu indikator dalam pembentukan Perppu Penelitian ini bertujuan untuk: (a) menganalisa lebih dalam tentang prinsip-prinsip darurat dalam hukum Islam; (b) menganalisa lebih dalam tentang konsep pembentukan Perppu dalam hukum tata negara di Indonesia; (c) menganalisa lebih dalam prinsip kedaruratan dalam hukum Islam dan relevansinya dengan pembentukan Perppu di Indonesia. Jenis penelitian adalah doctrinal legal research dengan pendekatan conceptual approach. Sumber-sumber informasi diperoleh dari sejumlah literatur yang berkaitan dengan konsep darurat dan hukum tata negara. Adapun teknik pengumpulan data diperoleh dari book review, undang-undang, jurnal, dan internet. Sedangkan kerangka teori yang digunakan adalah teori utama (grand theory): teori fikih siyasah, teori menengah (midle theory): teori maqâshid asy-syarî’ah, dan teori aplikasi (aplicative theori): teori mashlahat. Informasi menunjukan bahwa darurat merupakan suatu kondisi yang datang, baik bersifat individu maupun kelembagaan, sehingga memungkinkan melakukan hal-hal yang dilarang dan melaksanakan kewajiban sesuai dengan batas kemampuannya. Pembentukan Perppu didasari atas “hal ihwal kegentingan yang memaksa” yang dalam hukum Islam disebut darurat. Hasil penelitian adalh sebagai berikut: (1) Prinsip kedaruratan dalam hukum Islam berpedoman pada tujuan-tujuan syariat (maqâshid asy-syarî’ah); (2) Perppu dalam hukum tata negara di Indonesia dibentuk karena adanya “hal ihwal kegentingan yang memaksa” yang berkedudukan sama seperti undang-undang; (3) Prinsip kedaruratan dalam hukum Islam relevan dengan pembentukan Perppu di Indonesia, baik dari segi konseptual, legalitas, sosiologis, filosofis, maupun akibat hukum yang ditimbulkan.

Actions (login required)

View Item