Perlindungan hak cipta sinematografi video sketsa yang dimuat di media sosial dihubungkan dengan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta

Ramadan, Fajar (2019) Perlindungan hak cipta sinematografi video sketsa yang dimuat di media sosial dihubungkan dengan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (234kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (214kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (126kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (524kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (450kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (295kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (117kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (235kB) | Request a copy

Abstract

Video Sketsa adalah salah satu Hak Cipta Sinematografi yang dipublikasikan melalui Media Sosial dan dilindungi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menggunakan prinsip deklaratif yaitu perlindungan telah dilaksanakan semenjak ciptaan diumumkan. Namun pada kenyataannya perlindungan Hak Cipta di Media Sosial kurang optimal, hal ini ditandai dengan contoh kasus yaitu kasus pembajakan video sketsa Instagram yang diunggah ulang ke media sosial Youtube secara melawan hukum tanpa izin dari Penciptanya untuk kepentingan komersial sehingga merugikan hak moral dan hak ekonomi Penciptanya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan perlindungan hukum hak cipta sinematografi video sketsa sebagai salah satu konten digital yang dilindungi sebagaimana Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Untuk mengetahui Kendala Pemerintah dan Pencipta, dan juga Upaya untuk mengatasi pelanggaran Hak Cipta suatu Karya Sinematografi yang dimuat di media sosial. Kerangka Pemikiran dalam penelitian ini adalah teori negara hukum, teori efektifitas hukum, teori perlindungan hukum dan teori intellectual property right, kemudian penelitian ini meneliti pada pelaksanaan Pasal 1, Pasal 5, dan Pasal 9 Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, serta menggunakan pendekatan yuridis empiris, Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, sekunder dan tersier, Data-data yang relevan dalam penelitian ini lebih difokuskan pada data kualitatif yaitu berupa kata-kata tertulis, ucapan lisan dari para responden. Hasil penelitian Pelaksanaan perlindungan hak cipta ini menunjukan bahwa hak cipta sebagai delik aduan sehingga pencipta sendiri yang harus melaporkan temuan pelanggaran hak cipta, kemudian pemerintah telah memperkuat regulasi dengan menerbitkan Peraturan Bersama Menkumham dan Menkominfo Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Penutupan Konten Negatif, kemudian Kendala yang dihadapi pemerintah yaitu akun pelanggar hak cipta dengan mudah membuat akun baru setelah diblokir oleh pemerintah, kemudian skema rasio yang belum ideal antara penegak hukum dan masyarakat, Kendala Pencipta dan Penyedia layanan media sosial yaitu klaim hak cipta tidak dapat dilakukan jika pelanggaran hak cipta terdapat pada platform media sosial yang berbeda, banyaknya konten hasil pembajakan yang tersebar di media sosial, kemudian rendahnya pemahaman masyarakat tentang Hak Cipta, Upaya yang dilakukan pemerintah ialah sosialisasi dan desiminasi hak cipta dan pemblokiran konten pelanggar Hak Cipta oleh Menkumham dan Menkominfo, dan penggunaan mesin penyaring konten negatif bernama Ais oleh Ditjen Aptika KOMINFO.

Actions (login required)

View Item