Penjatuhan pidana tambahan terhadap pelaku tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Anggota TNI : Studi kasus putusan Nomor 122-K/PM.II-09/AD/V/2015 dan Nomor 226-K/PM.II-09/AD/XII/2016

Mulyani, Tita Rosita (2019) Penjatuhan pidana tambahan terhadap pelaku tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Anggota TNI : Studi kasus putusan Nomor 122-K/PM.II-09/AD/V/2015 dan Nomor 226-K/PM.II-09/AD/XII/2016. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (238kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (118kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (123kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (311kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (318kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (301kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (121kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (227kB) | Request a copy

Abstract

Tindak pidana narkotika adalah kejahatan yang tergolong kedalam kejahatan yang luar biasa, dimana dalam penanggulangannya dibutuhkan upaya hukum yang luar biasa. Sebagai upaya pencegahan, disamping pidana pokok, Hakim di Pengadilan Militer II-09 Bandung dapat menjatuhkan pidana tambahan yang tercantum dalam Pasal 6 KUHPM yaitu Pemecatan, Penurunan Pangkat dan Pencabutan Hak-Hak. Namun, mengenai pidana tambahan berupa pemecatan yang diatur dalam Pasal 26 KUHPM tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai layak tidaknya terdakwa tindak pidana narkotika itu untuk tetap dipertahankan dalam lingkungan militer dan hanya didasarkan pada pandangan hakim. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer serta untuk mengetahui bagaimana penerapan pidana tambahan lainnya di Pengadilan Militer II-09 Bandung. Kerangka Pemikiran yang digunakan adalah tentang sistem peradilan pidana yaitu interkoneksi antar keputusan sikap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana yang mana setiap tahapan putusan tersebut menghadapkan seorang tersangka ke dalam proses yang membawanya ke penentuan pidana dan tentang pemidanaan yaitu menerangkan mengenai dasar-dasar dari hak negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana, supaya dalam menjatuhkan hukuman terhadap suatu perbuatan pidana dapat diterapkan secara adil. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis yaitu memberikan gambaran tentang penjatuhan pidana tambahan terhadap pelaku tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Anggota TNI. Serta pendekatan ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif yaitu mengkritis kenyataan di lapangan/ faktual terkait putusan pidana tambahan dengan menggunakan dasar hukum atau peraturan perundang-undangan. Hasil Penelitian yang didapat bahwa pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan terdiri dari aspek yuridis dan aspek non-yuridis. Dalam Putusan Nomor 122-K/PM.II-09/AD/V/2015 dan Nomor 226-K/PM.II-09/AD/XII/2016 terdapat disparitas pidana yang disebabkan karena pada putusan pertama majelis hakim kurang mempertimbangkan aspek yuridis maupun aspek non-yuridis dalam penjatuhan putusan dan juga undang-undang yang hanya mengatur penjatuhan hukuman maksimum. Yang mana hal-hal tersebut tidak memberikan landasan, kriteria dan ukuran yang sama di antara pelaku dalam perkara yang sama. Kemudian mengenai pidana tambahan lainnya tidak pernah diterapkan di Pengadilan Militer II-09 Bandung, karena dalam pertimbangan majelis hakim, dengan dijatuhkannya pidana tambahan berupa pemecatan akan lebih memberikan rasa keadilan dan kemanfaatan dibandingkan dengan menjatuhkan pidana tambahan berupa penurunan pangkat dan pencabutan hak-hak.

Actions (login required)

View Item