Pengikatan jaminan fidusia dengan akta notaris dalam perjanjian murabahah pada produk pembiayaan pemilikan kendaraan bermotor di Bank BJB Syariah KCP Subang

Aulia, Anisa Fuji (2017) Pengikatan jaminan fidusia dengan akta notaris dalam perjanjian murabahah pada produk pembiayaan pemilikan kendaraan bermotor di Bank BJB Syariah KCP Subang. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (56kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (168kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftar isi.pdf Download (125kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (441kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (425kB)
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (479kB)
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (189kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftar pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (247kB)

Abstract

Pengikatan Jaminan Fidusia didalamnya terdapat akta Notaris di Perbankan Syariah didasarkan pada hukum positif Indonesia yang bertitik tolak pada Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang notabene bukan Hukum Islam. Sedangkan dalam Islam mengenal akad Rahn Tasjily yang dipersamakan dengan Jaminan Fidusia dalam fatwa DSN-MUI No. 68 yang tidak disyaratkan menggunakan akta notaris. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Pengikatan Jaminan Fidusia Dengan Akta Notaris dan mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengikatan Jaminan Fidusia Dengan Akta Notaris berdasarkan UU No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Jaminan Fidusia dan rahn tasily merupakan produk pembiayaan yang saat ini berkembang dengan pesat di tengah-tengah kehidupan masyarakat, karena mempermudah masyarakat dalam memenuhi kehidupannya. Menurut fatwa Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 dinyatakan bahwa : rahn tasjily adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut (marhun) tetap berada dalam penguasaan rahin dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada murtahin. Barang bergerak yang diikat dengan Jaminan Fidusia dalam penulisan ini timbul sebagai akad tambahan dari pembiayaan murabahah yang menjadi akad pokoknya. Dalam pembiayaan murabahah digunakan akta Notaris, karena lebih memiliki kekuatan hukum daripada akad dibawah tangan dan sebagai alat pembuktian yang kuat, karenanya dalam pemberian Jaminan Fidusia pun menggunakan akta notariil, karena lebih menjamin kekuatan hukumnya mengenai apa yang yang dijadikan jaminannya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan mengkaji sumber data primer dan sekunder melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan, sehingga di analisis dengan empat tahapan, yakni: menginventarisasi data, menyeleksi data, menginterpretasi data dan menyimpulkan data. Penerapan jaminan fidusia di Bank BJB Syariah KCP Subang melalui beberapa prosedur atas dasar prinsip 5C. Sedangkan untuk proses terjadinya jaminan fidusia dilakukan melalui dua tahap yakni pembebanan jaminan fidusia dan pendaftaran benda yang dibebani jaminan fidusia. Kaidah hukum Islam berlaku sebagai hukum dalam konteks hukum nasional jika dilegitimasi dalam perangkat aturan yang ada. Tidak atau belum dilegitimasinya ketentuan hukum Islam tertentu secara formal, yang menyebabkan implementasi hukum Islam bersifat relatif dan persuasif. Perubahan Fatwa Rahn tasjily harus dilakukan dengan mensyaratkan kewajiban pengikatan rahn tasjily di hadapan notaris dan lembaga pendaftaran jaminan yang sah. Hal ini memang tidak diatur dalam AlQur’an dan hadist. Akan tetapi, mengacu pada prinsip menghilangkan segala bentuk kemudharatan, pengikatan rahn tasjily tentu dapat dilakukan.

Actions (login required)

View Item