Pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) dihubungkan dengan Pasal 44 Undang - undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan: Studi kasus pemajuan kebudayaan di Kab.Garut

Hidayah, Moch Giant Nur (2020) Pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) dihubungkan dengan Pasal 44 Undang - undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan: Studi kasus pemajuan kebudayaan di Kab.Garut. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (97kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (109kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (338kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (1MB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (191kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (309kB) | Request a copy

Abstract

Kebudayaan sebagai keseluruhan dari hasil budi dan karya atau bahwa kebudayaan adalah keseluruhan dari apa yang pernah dihasilkan oleh manusia dari pemikiran dan karyanya. Dalam bentuk keragaman ras dan suku bangsa ditumbuhkembangkan untuk memperkukuh jati diri, juga memperkokoh citra bangsa dan situasi keberagaman suku bangsa yang berkembang dapat bertahan. Undang-Undang nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan ini merupakan penerjemahan dari amanat Pasal 32 ayat (1) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilainilai budayanya”. Berdasarkan hal diatas, maka penulis tertarik serta menganggap penting untuk melakukan penelitian tentang : “Pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Dihubungkan Dengan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan” (Studi Kasus Pemajuan Kebudayaan di Kabupaten Garut). Penelitian dimaksudkan untuk mengetahui tentang : Pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) dihubungkan dengan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, dan Kewenangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Garut dalam pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis empiris, sehingga penelitian bersifat kualitatif. Adapun pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan studi kasus, maka kasus yang diteliti akan dijelaskan secara terperinci dan komprehensif, tidak hanya penjelasan tentang karakteristiknya, tetapi juga bagaimana dan mengapa karakteristik dari kasus tersebut dapat terbentuk. Dari penelitian ini Peneliti menyimpulkan bahwaPelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kab. Garut, apabila dihubungkan dengan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan sudah sangat sejalan, dari segi regulasi khususnya dengan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab.Garut, meskipun Kebudayaan ditangani oleh instansi setingkat Bidang (bukan Dinas) namun sudah sesuai dengan keberadaan dan peta permasalahan terkait Kebudayaan di Kab.Garut.Demikian juga dari segi kewenangan telah cukup legitimate dengan dijadikannya Kebudayaan sebagai Urusan Wajib, dan Pariwisata sebagai Urusan Pilihan. Selanjutnya dengan telah dimilikinya PPKD Pemerintah Daerah Kab.Garut telah memiliki cantolan kewenangan (berupa dokumen) dalam melaksanakan upaya pemajuan kebudayaan dan bisa menjadi kekuatan untuk mendorong disusunnya / diterbitkannya Peraturan Daerah terkait Pemajuan Kebudayaan di Kab.Garut.

Actions (login required)

View Item