Sanksi tindak pidana eksploitasi seksual terhadap perempuan perspektif hukum pidana Islam: Dalam pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

Sari, Finka Adinda (2020) Sanksi tindak pidana eksploitasi seksual terhadap perempuan perspektif hukum pidana Islam: Dalam pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (71kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (227kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (123kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (378kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (416kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (535kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (231kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (249kB) | Request a copy

Abstract

Tindak pidana perdagangan manusia tidak akan lepas dari yang dinamakan dengan eksploitasi. Eksploitasi adalah pemanfaatan organ tubuh dari korban baik secara fisik, seksual, media, dan masih banyak motifnya. Faktor terjadinya tindak pidana eksploitasi seksual ini tidak terlepas dari minimnya pendidikan dan ekonomi seseorang, sehingga menjadikan eksploitasi seksual seagai solusi pekerjaan yang sangat mudah dan mendapatkan hasil yang berlimpah juga karena keterpaksaan. Modus operandi pelaku eksploitasi telah diatur dalam Undang-undang diatas, diantaranya: perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan..dan seterusnya yang berujung untuk mengeksploitasi seseorang dipidana dengan penjara dan pidana denda. Namun, dalam realitanya pasal ini tidak cukup kuat untuk menjerat para pelaku eksploitasi seksual, yang menurut Catatan Tahunan Komnas Perempuan pada praktiknya semakin menjamur, sebagaimana yang tertulis dalam CATAHU Komnas Perempuan 2018 ada 555 kasus yang korbannya perempuan untuk eksploitasi seksual itu sendiri. Tujuan penelitian ini yaitu: Untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana eksploitasi seksual terhadap perempuan dalam Pasal 2 ayat 1 UU No 21 Tahun 2007 menurut Hukum positif dan Hukum Islam; juga Untuk mengetahui sanksi tindak pidana eksploitasi seksual terhadap perempuan dalam Pasal 2 ayat 1 UU No 21 Tahun 2007 perspekif Hukum Pidana Islam. Eksploitasi seksual terhadap perempuan tidak diatur dalam KUHP, tetapi diatur dalam Undang-undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang tersebut menjadi payung hukum untuk perempuan korban eksploitasi seksual. Didalam hukum pidana Islam eksploitasi seksual termasuk kedalam isytirak mubasyir, yaitu adanya kerjasama dalam melakukan kejahatan. Karena tidak sedikit dari perempuan yang menjadi pelaku dan melakukan secara sukarela dalam tindakan eksploitasi seksual ini. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam, perbuatan eksploitasi seksual ini memenuhi unsur subjektif dan objektif, begitu juga dalam hukum pidana Islam dapat dikatakan sebagai jarimah karena memenuhi unsur-unsur materil, unsur formil, dan unsur moril. Tindak pidana eksploitasi seksual dalam hukum pidana islam juga di-qiyas-kan sebagai tindakan yang mendekati zina, sedangkan Allah telah melarang perbuatan yang mendekati zina. Hukuman yang berlaku bagi pelaku eksploitasi seksual ialah hukuman ta’zir, karena dengan modus operandi yang dilakukan oleh pelaku dalam Pasal 2 ayat 1 temasuk kedalam Isytirak mubasyir at-Tamalu (kerjasama dalam melakukan kejahatan). Pelaku dapat dikenakan sanksi Hudud dan Ta’zir, sesuai dengan jarimah yang dilakukannya.

Actions (login required)

View Item