Kriteria pornografi dan pornoaksi menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia no. 287 tahun 2001 dan undang-undang no. 44 tahun 2008 tentang pornografi

Haidar, Muhammad Asad (2019) Kriteria pornografi dan pornoaksi menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia no. 287 tahun 2001 dan undang-undang no. 44 tahun 2008 tentang pornografi. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (187kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (234kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (120kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (537kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (472kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (602kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (233kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR ISI) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (264kB) | Request a copy

Abstract

Persoalan pornografi dan pornoksi selalu menjadi pembahasan yang masih banyak dipermasalahkan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Pengaturan hukum mengenai pornografi dan pornoaksi itu sendiri terdapat dalam fatwa MUI No. 287 Tahun 2001 dan Undang-Undang No. 44 Tahun 2008. Kedua hukum tersebut didalamnya mengatur tentang larangan dan batasan pornografi dan pornoaksi. Penelitian ini bermaksud menganalisis kriteria pornografi dan pornoaksi yang terdapat dalam fatwa MUI No. 287 Tahun 2001 dan Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 dengan menggunakan konsep teori maslahah mursalah. Penelitin ini bertujuan untuk: 1) Untuk mengetahui Kriteria Pornografi dan Pornoaksi menurut Fatwa MUI No.287 Tahun 2001. 2) Untuk mengetahui Kriteria Pornografi dan Pornoaksi menurut Undang-undang No. 44 Tahun 2008. 3) Untuk mengetahui Analisis terhadap Pornografi dan Pornoaksi dalam Fatwa MUI dan Undang-undang menurut teori Maslahah Mursalah. Penelitian ini berangkat dari pemikiran bahwa pornografi adalah sesuatu yang dilarang dengan ketentuan di dalam al-Qur’an surat al-Isra ayat 32. Fenomena dikalangan masyarakat saat ini, banyak sekali fenomena yang mendekatkan kepada tindak perbuatan pornografi dan pornoaksi baik disengaja maupun tidak disengaja, yang pada akhirnya akan menimbulkan dampak kepada masyarakat dan khususnya diri sendiri. Dan segala perbuatan pornografi hanya akan mendatangkan kemadharatan bukan kemaslahatan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif (qualitative research) dengan pendekatan content analysis (analisis isi). yaitu suatu pendekatan yang digunakan untuk meneliti dokumen, menganalisis peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan, dan penelitian yuridis normative. Data yang digunakan adalah data kualitatif. Sumber data yang digunakan terdiri dari sumber data primer yaitu Fatwa MUI No. 287 Tahun 2001 dan UU No. 44 Tahun 2008 dan sumber data sekunder yang mendukung dalam penelitian. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (library research). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: 1) Kriteria pornografi dan pornoaksi yang terdapat dalam Fatwa MUI No. 44 Tahun 2001 meliputi aurat, pakaian (Jilbab, pakaian ketat, pakaian tembus pandang, dan parfum), berkhalwat atau berdua-duaan, hubungan seksual dan jasa pornografi. 2) Kriteria pornografi yang terdapat dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 meliputi pakaian atau penampilan, jasa pornografi, dan hubungan seksual. 3) Berdasarkan analisis teori maslahah mursalah, hanya Fatwa Majelis Ulama Indonesia saja yang memenuhi syarat-syarat dari maslahah mursalah, sedangkan Undang-undang tidak memenuhi syarat dari maslahah mursalah, lebih terhadap maslahah mulghah dikarenkan adanya unsur bertentangan dengan ketentuan syara’ atau hanya sekedar baik oleh akal pikiran manusia saja. kriteriakriteria yang mengenai perbuatan pornografi yang terdapat dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 287 Tahun 2001 dan Undang-Undang No. 44 Tahun 2008, telah sesuai dengan prinsip-prinsip kemaslahatan di dalam hukum Islam yang berkenaan dengan meraih kemaslahatan dan menolak segala kemadharatan terutama yang bersifat lahiriyah dan berorientasi kepada prinsip pemeliharaan tujuan syari’at (maqoshid as-Syari’ah).

Actions (login required)

View Item