Pelaksanaan keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 561/kep.1220-yanbangsos/2018 tentang upah minimum Kabupaten/Kota di daerah Provinsi Jawa Barat perspektif siyasah dusturiyah: Studi kasus PT. Sentosa Utama Garmindo Sukabumi

Husaeni, Firman (2020) Pelaksanaan keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 561/kep.1220-yanbangsos/2018 tentang upah minimum Kabupaten/Kota di daerah Provinsi Jawa Barat perspektif siyasah dusturiyah: Studi kasus PT. Sentosa Utama Garmindo Sukabumi. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (195kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (198kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (200kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (681kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (599kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (32kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (27kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (123kB) | Request a copy

Abstract

Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara memuat ketentuan bahwa keputusan adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bersifat konkrit, individual dan final sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Welfare state (negara sejahtera) adalah konsep ketatanegaraan yang menitikberatkan pada kesejahteraan masyarakat, fungsi dan peran negara dibidang ketenagakerjaan adalah mendorong tercapainya keadilan sosial khususnya keadilan dalam bentuk besaran upah yang layak bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat. Permasalahan tidak dibayarkannya upah minimum kabupaten/kota (UMK) sesuai dengan keputusan Gubernur Jawa Barat di PT. Sentosa Utama Garmindo pada bulan Desember 2018 dan Januari 2019, pekerja PT. Sentosa Utama Garmindo melakukan mogok kerja yang berakibat pada pemutusan hubungan kerja (PHK) permasalahannya adalah soal biaya upah yang tinggi, perusahaan tidak sanggup untuk membiayai besarnya upah yang ditetapkan yakni kenaikan 8,03% upah minimum kabupaten (UMK) Sukabumi. Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui pelaksanaan keputusan Gubernur Jawa Barat tentang UMK (2) untuk mengetahui pelaksanaan upah yang dialami PT. Sentosa Utama Garmindo setelah dikeluarkannya keputusan Gubernur Jawa Barat tentang UMK. (3) untuk mengetahui tinjauan Siyasah Dusturiyah pelaksanaan Keputusan Gubernur Jawa Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, metode analisis data secara kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris yaitu pendekatan hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan studi empirik kepada masyarakat, teknik pengumpulan data lapangan yang dikaitkan dengan data kepustakaan, lokasi penelitian di PT. Sentosa Utama Garmindo. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa; (1) Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang UMK harus diperkuat sesuai dengan indeks harga konsumen (IHK), kebutuhan hidup minimum (KHM), kondisi pasar kerja, tingkat perkembangan perekonomian dan pendapatan perkapita, serta kemampuan kelangsungan perusahaan. (2) Dampak tidak dilaksanakan UMK di PT. Sentosa Utama Garmindo adalah PHK terhadap 752 orang yang merugikan pekerja dan perusahaan, untuk membayar upah tersebut PT. Sentosa Utama Garmindo melelangkan aset perusahaannya untuk membayar Upah Minimum yang telah ditentukan oleh pemerintah (3) Tinjauan Siyasah Dusturiyah adalah kemadharatan harus dihilangkan Kebijakan pemerintah yang memfasilitasi kedua belah pihak untuk bermusyawarah dan mencari solusi terbaik dengan membayar kewajiban perusahaan kepada pekerja.

Actions (login required)

View Item