Pelaksanaan perlindungan transaksi gesek tunai dihubungkan dengan pertauran Bank Indonesia pasal 16 ayat (2) nomor 11/12/PBI/2009 tentang uang elektronik

Damayanti, Riska (2019) Pelaksanaan perlindungan transaksi gesek tunai dihubungkan dengan pertauran Bank Indonesia pasal 16 ayat (2) nomor 11/12/PBI/2009 tentang uang elektronik. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (1_COVER) 1_cover.pdf Download (92kB) | Preview
Preview	Text (2_ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (46kB) | Preview
Preview	Text (3_DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (107kB) | Preview
Preview	Text (4_BAB I) 4_bab1.pdf Download (290kB) | Preview
	Text (5_BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (327kB) | Request a copy
	Text (6_BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (267kB) | Request a copy
	Text (7_BAB VI) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (55kB) | Request a copy
	Text (8_DAFTAR ISI) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (176kB) | Request a copy

Abstract

Perkembangan teknologi dan perdagangan yang semakin lama semakin canggih dan modern sehingga dapat memudahkan aktifitas dalam kebutuhan masyarakat. Salah satunya adalah transaksi alat pembayaran berupa uang tunai dalam bentuk uang logam maupun uang kertas konvensional, kini berkembang dalam bentuk pembayaran yang dilakukan melalui sistem elektronik atau non tunai yaitu dengan menggunakan kartu uang elektronik, terhadap transaksi gesek tunai dihubungkan dengan peraturan bank indonesia Pasal 16 ayat (2) nomor 11/12/PBI/2009 tentang uang elekronik. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum bagi pemegang kartu dalam penyalahgunaan kartu melalui metode gesek tunai merchant. Kendala-kendala apa saja dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi pemegang kartu kredit, dan untuk mengetahui upaya apakah yang bisa dilakukan terhadap pemegang kartu apabila dirugikan dengan adanya penyalahgunaan kartu melalui metode gesek tunai kepada merchant dikaitkan dengan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik. Kerangka pemikiran yang digunakan berawal dari dua teori yaitu teori perlindungan hukum dan teori pertanggung jawaban hukum, dimana dua teori ini merupakan dua teori yang memiliki pertentangan satu sama lain, dimana dalam teori perlindungan hukum mengehendaki adanya aturan yang jelas mengenai aturan hukum dan dalam teori pertanggung jawaban mengehendaki adanya rasa keadilan di dalam masyarakat dalam pelaksanaan perlindungan Pasal 16 ayat (20 Peraturan Bank Indonesia 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan deskriptis analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam pelaksanaan praktek pelaksanaan hukum yang menyangkut dengan masalah terhadap transaksi gesek tunai pada merchant tersebut dalam praktiknya. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: Pelaksanaan perlindungan hukum bagi pemegang kartu melalui metode gesek tunai tidak lain merupakan perlindungan terhadap hak-haknya sebagai konsumen,mengingat peraturan mengenai perlindungan terhadap pemegang kartu belum banyak masyarakat yang mengetahui, maka pemegang kartu dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dengan. Kendala kendala yang di hadapi konsumen yaitu konsumen yang bersifat diam, kurangnya fasilitas atm, ingin yang serba instan. Upaya dari Bank Indonesia bersifat Eksternal dan Internal, Eksternal terdiri dari: peran aktif dari masyarkat, berusaha secara mandiri, masyarakat ikut aktif dalam pengawasan, diselesaikan oleh instansi yang berwenang. Internal bekerja sama dengan Bank Indonesia dan Instansi terkait untuk melakukan pengawasan, melakukan pembinaan terhadap para pelaku usaha.

Actions (login required)

View Item