Penegakan hukum terhadap tindak pidana pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur di hubungkan dengan undang-undang no 35 tahun 2014

Amrullah, M Nasir (2019) Penegakan hukum terhadap tindak pidana pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur di hubungkan dengan undang-undang no 35 tahun 2014. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (cover_1) 1_cover.pdf Download (292kB) | Preview
Preview	Text (2_abstrak) 2_abstrak.pdf Download (199kB) | Preview
Preview	Text (3_daftarisi) 3_daftarisi.pdf Download (201kB) | Preview
Preview	Text (4_bab1) 4_bab1.pdf Download (768kB) | Preview
	Text (5_bab2) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (602kB) | Request a copy
	Text (6_bab3) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (647kB) | Request a copy
	Text (7_bab4) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (206kB) | Request a copy
	Text (8_daftarpustaka) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (203kB) | Request a copy

Abstract

Banyaknya kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia menunjukan anak-anak menjadi korban. Lemahnya kendali sosial masyarakat dituding menjadi penyebab maraknya kasus kekerasa seksual. Selain itu banyaknya kasus tersebut menunjukan bahwa penegakan hukum pidana di Indonesia kurang optimal. Padahal hukum pidana merupakan solusi terakhir ketika penyelesaian perkara non litigasi tidak mampu lagi mempertahankan ketertiban masyarakat (ultimum remidium). Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 merupakan aturan yang menjelaskan secara khusus tentang Perlindungan Anak. Namun pada kenyataannya angka Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak di Bawah Umur di Jawa Barat masih relatif tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur di wilayah hukum Polda Jawa Barat, untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala penegakan hukum tindak pidana pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur di wilayah hukum Polda Jawa Barat, untuk mengetahui upaya apakah yang bisa dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan terhadapa anak di bawah umur yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat.. Konsep kerangka pemikiran ini bertitik tolak pada Alinea keempat Pembukaan Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Und Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriftif analisis yaitu memberikan data-data yang diteliti tentang keadaan objek yang diteliti, yaitu melakukan wawancara terhadap Kepolisian terkait dengan yang diteliti, dan Pendekatan yuridis normatif. Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan didukung oleh penelitian lapangan yaitu melakukan wawancara, selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Polda Jabar untuk meneliti tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yang terjadi pada wilayah hukum Jawa Barat. Bahwa pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur di Polda Jabar yaitu dengan memperkuat fungsi aparat penegak hukum yang mumpuni baik secara individu maupun secara organisasi dan terstruktur. Kendala yang dihadapi yaitu: Korban pencabulan berasal dari keluarga yang telah berpisah (Broken Home) sehingga dalam prosesnya terutama dalam pengembalian terhadap orang tua sulit dilakukan, Korban pencabulan merupakan gelandangan. Adapun Upaya yang dilakukan Kepolisian untuk menanggulangi kendala tersebut adalah Upaya Penanggulangan Penal; 1)Tindakan Preventif; 2) Upaya Refresif. Upaya Penanggulangan Non Penal dilaksanakan melalui penyuluhan hukum terhadap masyarakat mengenai pentingnya upaya mencegah anak menjadi korban pencabulan dan upaya memperoleh kepastian hukum jika anak menjadi korban. Beberapa hal yang disampaikan adalah sebagai berikut: Pemahaman tentang anak, Masalah kepentingan dan kewajiban, Kerjasama dan koordinasi, Jamian hukum Kata Kunci : Penegakan, Kepolisian dan Masyarakat

Actions (login required)

View Item